Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pemerintah baru mengambil langkah atau menggelar rapat koordinasi setelah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan. Ia menegaskan komunikasi dan koordinasi terkait kebijakan moneter maupun fiskal selama ini berlangsung secara intens.
"Kita rapatnya intens. Pertemuan antara pelaku-pelaku otoritas ekonomi itu intens," kata Pras di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2026.
Prasetyo menilai, belum tercapainya hasil yang sesuai harapan bukan berarti koordinasi antarotoritas ekonomi tidak berjalan.
"Bukan berarti kalau kemudian komunikasi intens terus belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, kemudian kita tidak ada komunikasi. Kan nggak begitu juga. Ini kan semua bagian dari upaya," lanjut Pras.
Ia menjelaskan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dijelaskan hanya dari satu variabel. Menurutnya, tingkat kemandirian ekonomi nasional turut berpengaruh terhadap kekuatan mata uang, termasuk masih adanya ketergantungan terhadap produk impor.
"Naiknya nilai tukar Rupiah itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak. Kemandirian kita secara ekonomi itu juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor itu juga akan mempengaruhi. Makanya ini tidak bisa berdiri sendiri begitu loh," lanjut Pras.
Baca Juga: Purbaya Bertolak ke China dan Inggris, Perluas Jaringan Investor untuk Pembiayaan Negara
Menanggapi proyeksi yang menyebut nilai tukar rupiah berpotensi menyentuh level Rp19.000 per dolar AS, Prasetyo menegaskan bahwa langkah yang saat ini ditempuh pemerintah adalah memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
"Sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, DPR RI menggelar pertemuan bersama pemerintah dan sejumlah lembaga yang membidangi kebijakan moneter serta fiskal untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional. Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu pagi, dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco menjelaskan bahwa DPR menginisiasi pertemuan tersebut sebagai wadah evaluasi sekaligus koordinasi agar kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan selaras dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana. (YouTube)
"Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal, serta dari pihak pemerintah, untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa forum tersebut juga bertujuan memperkuat sinergi antarotoritas ekonomi agar kebijakan yang diambil dapat saling mendukung.
"Sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini," sambung dia.
Menurut Dasco, pembahasan yang berlangsung menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Namun, rincian hasil kesepakatan itu akan diumumkan secara terpisah oleh masing-masing institusi yang terlibat.
"Alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
