Istana Tegaskan Pemerintah Hormati Proses Hukum Kasus Silmy Karim

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang tengah berlangsung terkait kasus yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim.

Menurut Prasetyo, pemerintah juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terus bekerja keras dalam upaya bersama memerangi tindak pidana korupsi," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Meski demikian, pemerintah memastikan pergantian tersebut tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu sama sekali pelayanan kepada masyarakat yang berada di bawah naungan Kementerian Imipas. Saya kira demikian," jelasnya.

Baca Juga: Prabowo Dijadwalkan Terima Surat Kepercayaan dari 17 Duta Besar Negara Sahabat

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, seluruh jajaran kabinet terus diingatkan untuk menjaga integritas serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, Presiden Prabowo secara konsisten mendorong reformasi dan pembenahan di setiap kementerian maupun lembaga guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Dalam berbagai kesempatan, beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu hal yang harus dipastikan adalah perang melawan korupsi,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap mendukung proses penegakan hukum sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal meskipun ada pergantian pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.