Prabowo Bakal Tambah Anggaran KPK hingga Kejagung untuk Perkuat Pengawasan MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Presiden Prabowo Subianto tak ragu menambah anggaran lembaga penegak hukum untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, penambahan anggaran merupakan konsekuensi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi dalam program prioritas Presiden Prabowo.

"Kalau kemudian nanti itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi ya, kami pikir tidak ada masalah. Karena lebih baik kita menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak-tindak pidana korupsi. Pilihannya kan lebih baik seperti itu," kata Pras, sapaan Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Sebelumnya, Prabowo meminta BPKP, PPATK, KPK, dan Kejagung untuk memperkuat pengawasan dan menindak setiap penyimpangan pelaksanaan program MBG tanpa terkecuali. Bahkan, Prabowo berjanji akan memenuhi kebutuhan lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada penyelewengan dan korupsi dalam program MBG yang dinilai penting bagi bangsa.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat acara "Membangun Generasi Masa Depan Indonesia Melalui Nutrisi" di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu, 3 Juni 2026.

Baca Juga: Studi PKJS-UI: Konsumsi Rokok Rumah Tangga Berisiko Cederai Manfaat MBG

Pras mengatakan, dalam forum tersebut, Prabowo kembali menekankan pentingnya pengawasan terhadap program MBG yang dilaksanakan BGN. Tak hanya MBG, Prabowo juga meminta aparat penegak hukum untuk mengawasi pelaksanaan seluruh program pemerintah.

"Memang semangatnya kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," katanya.

Pras mengatakan, Presiden Prabowo secara rutin menerima laporan dari berbagai lembaga penegak hukum terkait jalannya program di seluruh kementerian dan lembaga. Namun, Pras menekankan, evaluasi dan monitoring yang rutin dilakukan Prabowo tersebut bukan berarti ada penyelewengan dan korupsi.

"Makna monitoringnya kan tidak kemudian selalu sudah mengarah kepada suatu kejadian atau suatu tindakan kan. Lebih kepada program-program yang harus segera dijalankan oleh kementerian masing-masing," katanya.