Prabowo Targetkan 2.000 Desa Nelayan dan Cetak Sawah 480 Ribu Hektare

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan target pembangunan 2.000 desa nelayan serta pencetakan sawah baru seluas 480 ribu hektare. Program ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya nelayan dan petani, melalui peningkatan pendapatan dan penyediaan fasilitas modern. 

Prabowo menyebutkan bahwa dari 100 desa nelayan yang saat ini berjalan, jumlahnya akan ditingkatkan menjadi minimal 1.000 desa pada 2026 dan selanjutnya mencapai 2.000 desa. Setiap desa nelayan nantinya memiliki fasilitas gudang penyimpanan hasil perikanan.

"Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan, artinya 4 juta nelayan dengan istri dan anak-anak berarti 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat," ujar Presiden saat menyampaikan sambutan dalam musyawarah nasional salah satu partai politik di Jakarta, Senin, 29 September 2025.

Baca Juga: Prabowo: Program Makan Bergizi Gratis Dorong Terciptanya 1,5 Juta Lapangan Kerja Awal 2026

Ia menjelaskan, desa nelayan akan difasilitasi cold storage dan dermaga sehingga produksi dan pendapatan nelayan meningkat. Berdasarkan hasil percontohan desa nelayan di Biak, Papua, pendapatan nelayan terbukti naik 60–100 persen.

Selain itu, Presiden juga menargetkan pembangunan tambak di Pantura Jawa Barat seluas 20 ribu hektare yang diperkirakan mampu membuka 130 ribu lapangan kerja baru.

Tak hanya sektor perikanan, pemerintah juga memperluas cetak sawah baru hingga 480 ribu hektare. Saat ini, cetak sawah yang sudah terealisasi mencapai 280 ribu hektare, dengan hasil produksi beras tertinggi sepanjang sejarah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras diproyeksikan meningkat 14,49 persen pada Januari–Juli 2025 menjadi 21,76 juta ton, dengan rekor tertinggi 13,95 juta ton pada Januari–April 2025.

Baca Juga: Prabowo Apresiasi Maruarar Lampaui Target Akad Massal 26 Ribu Rumah Subsidi

Namun, tingginya produksi beras menimbulkan kendala baru karena gudang penyimpanan Bulog tidak mencukupi. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan Rp5 triliun agar Bulog membangun 100 gudang baru.

"Bulog akan bangun 100 gudang baru masing-masing di tanah 5 hektare, gudang modern, dan itu mereka hanya butuh Rp5 triliun, karena penghematan dari macam-macam kebocoran dan korupsi," kata Presiden.

(Sumber: Antara)