Geger! Federasi Sepak Bola Korsel Diduga Biayai Layanan Seks untuk Wasit Asing

Dugaan tersebut mencuat setelah JTBC, afiliasi Korea JoongAng Daily, melaporkan pada Kamis, 6 Agustus 2026, mengenai hasil audit pemerintah pada 2016. Dalam audit itu ditemukan dugaan bahwa KFA membayar layanan seksual bagi sejumlah wasit dan pengawas pertandingan asing dalam sekitar tujuh laga yang digelar pada 2011 dan 2012.

Para wasit yang disebut dalam laporan tersebut berasal dari Jepang, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Uzbekistan. Demikian dilansir dari Korean JoongAng Daily, Jumat, 7 Agustus 2026.

Dalam tujuh pertandingan yang dimaksud, Korea Selatan tidak sekalipun mengalami kekalahan. Mereka meraih lima kemenangan dan dua hasil imbang.

Dari tujuh laga tersebut, tiga di antaranya merupakan pertandingan kompetitif. Ketiganya yakni kemenangan 2-0 atas Oman dan hasil imbang 0-0 melawan Qatar dalam kualifikasi Olimpiade London 2012, serta kemenangan 2-0 atas Kuwait pada kualifikasi Piala Dunia 2014.

Catatan hasil pertandingan tersebut kemudian memunculkan dugaan bahwa KFA memperoleh keuntungan dari layanan seksual yang disebut diberikan kepada para perangkat pertandingan.

Media olahraga Jepang, The World Magazine, turut mengangkat kembali persoalan tersebut melalui laporan pada Jumat.

"Ada pula pandangan bahwa tindakan memberikan jamuan yang tidak pantas kepada wasit yang bertugas dalam pertandingan internasional itu sendiri merupakan tindakan yang merusak prinsip keadilan dan etika olahraga,"demikian laporan The World Magazine.

Media tersebut juga menilai dampak persoalan itu tidak berhenti pada federasi sepak bola Korea Selatan, tetapi berpotensi merembet ke lingkungan sepak bola internasional.

"Persoalan ini tidak hanya menjadi pukulan besar bagi KFA, tetapi juga menimbulkan dampak yang meluas hingga ke komunitas sepak bola internasional."

Situs berita sepak bola Jepang, Sakanowa, juga menyoroti laporan dari Korea Selatan tersebut. Media itu menyebut pemberitaan mengenai kasus tersebut "dapat menimbulkan anggapan" bahwa sorotan justru diarahkan kepada wasit asing, alih-alih mengungkap persoalan yang terjadi di dalam sepak bola Korea Selatan sendiri.

Sakanowa juga memperingatkan bahwa jika terdapat nama wasit asal Jepang dalam dokumen hasil audit tersebut, pemberitaan kasus ini berpotensi memengaruhi hubungan antara federasi sepak bola Korea Selatan dan Jepang.

The World Magazine dan Chunichi Sports turut memberitakan persoalan tersebut dengan merujuk pada laporan JTBC.

Kasus ini kembali menjadi perhatian publik mengingat perjalanan Korea Selatan hingga semifinal Piala Dunia 2002 yang digelar bersama Jepang telah lama diwarnai tudingan bahwa sejumlah keputusan wasit menguntungkan tuan rumah. Kritik mengenai persoalan tersebut juga pernah muncul dari kalangan sepak bola Korea Selatan sendiri.

Komentator sepak bola Park Moon-sung menyampaikan kritiknya melalui kanal YouTube.

"Hal ini menunjukkan betapa kasar dan terbelakangnya cara berpikir di federasi tersebut maupun di antara orang-orang yang bekerja di dalamnya," kata Park.

Ia menilai persoalan tersebut berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan melibatkan pihak internasional.

"Hal ini dapat berkembang menjadi masalah internasional."

Meski demikian, peluang munculnya konsekuensi formal atas dugaan tersebut dinilai relatif kecil. Kode etik FIFA memiliki batas waktu penanganan selama lima hingga 10 tahun, sementara masa kedaluwarsa perkara pidana juga telah terlewati.

KFA menyatakan dokumen internal mereka hanya disimpan selama lima tahun. Karena itu, federasi mengaku tidak dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai peristiwa yang berlangsung sekitar 15 tahun lalu.

Federasi tersebut juga mengatakan pembayaran di tempat hiburan kini telah diblokir melalui penerapan sistem kartu yang lebih ketat sebagai bagian dari langkah pembenahan internal.

Pembayaran yang menjadi sorotan tersebut terjadi ketika Cho Chung-yun masih memimpin KFA hingga 2013. Setelah itu, Chung Mong-gyu mengambil alih posisi kepemimpinan dan kemudian mengundurkan diri sebagai Presiden KFA pada tahun ini. Audit pemerintah yang dilakukan pada 2016 dan mengungkap pembayaran tersebut berlangsung ketika Chung Mong-gyu masih menjabat sebagai pimpinan federasi.

Pengungkapan dugaan tersebut terjadi pada hari yang sama ketika kepolisian menggeledah kantor KFA. Penggeledahan merupakan bagian dari penyelidikan terkait dugaan campur tangan pejabat senior dalam proses penunjukan Hong Myung-bo sebagai pelatih tim nasional pada 2024.

Kepolisian saat ini tengah menyelidiki pertemuan yang berlangsung di sebuah toko roti. Lee Lim-saeng, yang ketika itu menjabat sebagai direktur teknis KFA, menawarkan posisi pelatih tim nasional kepada Hong di sebuah toko roti dekat kediamannya pada Juli 2024.

Tawaran tersebut disampaikan setelah KFA menghentikan proses pencarian pelatih yang telah berlangsung selama beberapa bulan dan sebelumnya melibatkan sejumlah kandidat asing.

Berdasarkan aturan internal KFA, direktur teknis tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk pelatih tim nasional.

Sampai saat ini, kepolisian belum mengumumkan adanya temuan tindak pidana yang melibatkan Hong, Chung, maupun Lee dalam kasus proses penunjukan pelatih tersebut.