Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa permintaan terhadap tenaga ahli gizi mengalami peningkatan signifikan seiring dengan meluasnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa dampak yang semakin luas, tidak hanya pada aspek kesehatan tetapi juga ketenagakerjaan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa setiap unit SPPG diwajibkan memiliki tenaga ahli gizi guna menjamin kualitas serta keseimbangan komposisi makanan yang disajikan, sekaligus memanfaatkan potensi bahan pangan lokal di masing-masing daerah.
"Setiap SPPG harus ada ahli gizi, karena yang kita tetapkan itu bukan menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Jadi, harus ada yang meramu sesuai potensi lokal," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.
Baca Juga: Wapres Minta BGN Perketat Keamanan Pangan, Dorong Percepatan Program MBG di Wilayah 3T
Ia menambahkan, dengan jumlah SPPG yang kini telah mencapai puluhan ribu unit, kebutuhan tenaga ahli gizi pun meningkat drastis. Setiap unit setidaknya membutuhkan satu tenaga ahli, belum termasuk tenaga pendukung di bidang pengolahan makanan serta pengawasan mutu.
Peningkatan kebutuhan ini membuka peluang kerja yang luas di sektor kesehatan dan pangan. Dadan menyebutkan bahwa profesi ahli gizi yang sebelumnya kurang diminati kini justru menjadi salah satu yang paling dibutuhkan.
"Program studi gizi dulu tidak terlalu diminati, tetapi sekarang justru menjadi yang paling laku karena kebutuhan di lapangan sangat besar," katanya.
Baca Juga: Tips Aman Menghangatkan Masakan Bersantan Sisa Lebaran Menurut Ahli Gizi
Selain lulusan dari bidang gizi, BGN juga memberikan kesempatan bagi tenaga profesional dari disiplin lain yang masih relevan, seperti kesehatan masyarakat, teknologi pangan, pengolahan makanan, serta keamanan pangan.
Langkah tersebut diambil untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sekaligus menjaga kualitas layanan di setiap SPPG. Lonjakan kebutuhan tenaga ahli gizi ini juga menjadi indikator bahwa Program MBG berdampak luas, termasuk pada sektor pendidikan.
Menurut Dadan, peran ahli gizi sangat krusial dalam menentukan keberhasilan program, terutama karena pendekatan yang digunakan berbasis pada potensi lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik bahan pangan serta pola konsumsi yang berbeda, sehingga diperlukan keahlian khusus untuk merancang menu yang sesuai dan seimbang.
Di sisi lain, peningkatan kebutuhan tenaga ahli gizi turut mendorong perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum serta meningkatkan kapasitas pendidikan di bidang gizi dan pangan. Program MBG dinilai menjadi momentum penting dalam menghidupkan kembali pendidikan vokasi dan profesi di sektor tersebut.
(Sumber: Antara)
Kepala BGN Dadan Hindayana (depan, kiri) dalam forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang dihadiri para rektor dari 24 PTN-BH di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (28/4/2026). ANTARA/HO-BGN. (Antara)