Inggris–Prancis Sepakati Kerja Sama Rp11,6 Triliun untuk Tekan Migrasi Ilegal di Selat Inggris

Ntvnews.id, Moskow - Inggris dan Prancis resmi menandatangani kesepakatan kerja sama selama tiga tahun untuk menekan arus migrasi ilegal di Selat Inggris. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Inggris akan mengucurkan dana sebesar 500 juta pound sterling atau sekitar 673 juta dolar AS (Rp11,6 triliun) kepada Prancis guna memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Inggris, dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan aparat Prancis dalam mencegah keberangkatan migran ilegal menuju Inggris.

“Inggris dan Prancis hari ini menandatangani kesepakatan untuk memperkuat operasi dalam memerangi migrasi ilegal di Prancis utara guna mencegah penyeberangan ke Inggris dengan peningkatan signifikan sumber daya manusia, teknologidan intelijen," demikian pernyataan kementerian, Kamis, 23 April 2026.

Baca Juga: Inggris dan Prancis Susun Strategi Militer untuk Buka Selat Hormuz

“Dalam kemitraan baru ini, 500 juta pound akan diinvestasikan untuk memperkuat sistem pengawasan di Prancis utara,” lanjut pernyataan tersebut.

Kesepakatan ini juga mencakup peningkatan jumlah personel kepolisian Prancis yang berpatroli di wilayah pantai, dari sekitar 900 menjadi hampir 1.400 personel pada tahun 2029. Selain itu, Prancis akan mengerahkan Operational Support Group yang dilengkapi dengan teknologi seperti drone dan helikopter untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas migrasi ilegal.

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, fasilitas penahanan sementara bagi migran yang akan dideportasi juga direncanakan dibangun di wilayah Dunkirk. Inggris bahkan menyiapkan tambahan pendanaan sebesar 161 juta pound jika program kerja sama ini dinilai berhasil dalam menekan arus migrasi.

Baca Juga: Macron Tuduh Hizbullah di Balik Tewasnya 2 Tentara Prancis dalam Serangan di Lebanon

Sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 41.000 migran ilegal tiba di Inggris melalui jalur laut di Selat Inggris. Angka ini menjadi yang tertinggi kedua setelah tahun 2022, ketika jumlah kedatangan mencapai lebih dari 45.700 orang. Kondisi tersebut membuat pemerintah Inggris harus mengeluarkan biaya besar, termasuk jutaan pound setiap hari untuk menampung para pencari suaka di hotel.

(Sumber: Antara)