Israel Terapkan “Garis Kuning” di Lebanon Selatan, Tiru Pola di Gaza

Ntvnews.id, Tel Aviv - Israel dilaporkan mulai menerapkan konsep "garis kuning" di wilayah selatan Lebanon, sebuah langkah militer yang sebelumnya digunakan di Gaza, Palestina. Ini menjadi kali pertama istilah tersebut dipakai oleh militer Israel di Lebanon sejak diberlakukannya gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon.

Dilansir dari Al Jazeera, Senin, 20 April 2026, dalam pernyataan, militer Israel menyebut pasukan mereka yang beroperasi di selatan garis kuning telah mengidentifikasi pihak-pihak yang dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata dalam 24 jam terakhir.

Selain itu, militer Israel juga mengklaim mendeteksi pergerakan dari wilayah utara garis kuning yang dinilai berpotensi menjadi ancaman langsung bagi pasukan mereka.

Penerapan "garis kuning" ini disebut mirip dengan kebijakan yang diterapkan Israel di Gaza saat gencatan senjata Oktober 2025. Saat itu, wilayah Palestina dibagi menjadi beberapa zona berbeda. Zona tersebut meliputi area yang berada di bawah kendali militer Israel serta wilayah lain dengan pembatasan mobilitas yang lebih longgar.

Baca Juga: Presiden Iran Klaim Israel ‘Dipaksa’ Terima Gencatan Senjata di Lebanon

Di Gaza, pasukan Israel secara rutin melepaskan tembakan terhadap siapa pun yang mendekati garis tersebut. Selain itu, ratusan rumah di zona yang berada dalam kendali militer juga dihancurkan. Serangan sejak masa gencatan senjata dilaporkan menewaskan sedikitnya 773 orang serta melukai lebih dari 2.000 lainnya.

Menurut jurnalis Al Jazeera, Nour Odeh, yang melaporkan dari Tepi Barat, Palestina, langkah Israel ini mengindikasikan upaya untuk menerapkan pola serupa di Lebanon selatan. Ia menyebut Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan mendorong penghancuran desa-desa di perbatasan dengan skala seperti yang terjadi di Beit Hanoon dan Rafah.

"Kita tahu persis seperti apa bentuknya karena tidak ada yang tersisa di sana," kata Nour Odeh.

Walau gencatan senjata telah diberlakukan, Israel dilaporkan masih melancarkan serangan di Lebanon selatan. Artileri menghantam sejumlah kota seperti Beit Leif, Qantara, dan Touline, serta meratakan beberapa rumah warga.

Pihak militer Israel menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan respons terhadap kelompok yang mendekati posisi pasukan mereka dan dianggap sebagai ancaman.

Arsip - Kendaraan militer dan tank Israel ditempatkan di dekat perbatasan Lebanon di Israel utara pada Sabtu (14/3/2026). (ANTARA/Tsafrir Abayov/Anadolu/pri) (Antara)

"Tindakan yang diambil untuk membela diri dan menghilangkan ancaman langsung tidak dibatasi oleh gencatan senjata," pihak militer Israel.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menegaskan bahwa gencatan senjata tidak akan bertahan jika hanya satu pihak yang mematuhinya.

"Tidak ada gencatan senjata hanya dari pihak perlawanan, itu harus dari kedua belah pihak," kata Qassem dalam pernyataannya yang disiarkan di televisi.

Qassem juga mendesak agar Israel sepenuhnya menarik pasukan dari Lebanon. Ia menyebut langkah selanjutnya akan berfokus pada pembebasan tahanan serta pemulangan warga ke wilayah perbatasan.

Baca Juga: PBB Sambut Gencatan Senjata Lebanon-Israel, Siap Dukung Perdamaian

Tahap berikutnya, menurut Qassem, adalah pelaksanaan rekonstruksi besar-besaran dengan dukungan internasional, khususnya dari negara-negara Arab. Ia juga menambahkan bahwa Hizbullah terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah Lebanon dalam babak baru yang menitikberatkan pada kedaulatan nasional.

Gencatan senjata terbaru ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan sebelumnya yang secara teknis telah berlaku sejak 27 November 2024. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 10.000 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel sejak saat itu, yang menyebabkan ratusan korban di pihak Lebanon.

Di sisi lain, Israel terus mendesak agar Hizbullah dilucuti demi menjaga keberlanjutan gencatan senjata. Sebaliknya, Hizbullah menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Lebanon selatan sesuai kesepakatan tahun 2024.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun berpeluang bertemu di Washington dalam satu hingga dua minggu mendatang guna membahas upaya penghentian konflik.