MUI Minta Kemenhaj Prioritaskan Kesiapan Haji dan Tunda Pembahasan Skema War Ticket

Ntvnews.id, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia agar memprioritaskan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji yang waktunya sudah semakin dekat. MUI menilai pembahasan terkait wacana penerapan skema war ticket sebaiknya dilakukan setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai, agar tidak mengganggu fokus persiapan.

“Jadi mungkin wacana ini bisa dibuka setelah penyelenggaraan haji itu selesai. Kalau sekarang, saya khawatir minggu depan mau berangkat masih sibuk dengan menanggapi wacana ini,” ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis di Jakarta, Kamis.

Kiai Cholil menilai gagasan penerapan sistem war ticket perlu dikaji secara matang dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan, termasuk regulasi yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Baca Juga: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung, Kloter Pertama Berangkat 22 April

Ia juga menyoroti persoalan antrean panjang calon jamaah haji yang jumlahnya mencapai jutaan orang. Kebijakan baru, kata dia, harus memperhatikan hak para calon jamaah yang telah menunggu dalam waktu lama untuk berangkat ke Tanah Suci.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa pengelolaan haji di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji, sehingga perubahan sistem harus mempertimbangkan koordinasi lintas institusi.

“Kalau itu nanti war ticket apakah pasti tidak ada antrean lagi dan itu berefek kepada orang yang antre panjang itu?" kata dia.

Kiai Cholil juga mengingatkan potensi munculnya praktik percaloan serta ketimpangan akses jika sistem tersebut diterapkan, terutama bagi masyarakat di daerah dan kelompok lanjut usia yang belum terbiasa dengan teknologi digital.

Baca Juga: Prabowo Minta Kenaikan Biaya Haji 2026 Tak Dibebankan ke Jamaah

Meski demikian, ia mengakui bahwa secara konsep terdapat sisi positif dari skema tersebut, yakni memberikan peluang bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat kemampuan (istithaah) untuk berangkat lebih cepat. Namun, menurutnya, potensi dampak negatif tetap perlu menjadi perhatian serius.

Ia pun khawatir jika wacana tersebut dibahas saat ini justru akan mengalihkan fokus dari persiapan utama keberangkatan jamaah haji yang sudah di depan mata.

(Sumber: Antara)