Mendagri Duga Ini Penyebab Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gara-gara persoalan rekrutmen yang selama ini diterapkan.

Menurut dia, selama ini kepala daerah dipilih dengan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat. Artinya, kata Tito, terdapat permasalahan yang sistematis terkait pilkada langsung.

"Mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini (terkena OTT)," ujar Tito usai rapat dengan DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 13 April 2026.

Walau begitu, Tito tak menampik mekanisme pilkada secara langsung memiliki dampak yang positif, namun ada juga dampak negatifnya. Dengan adanya fakta bahwa biaya politik yang mahal, maka tak menjamin kepala daerah yang terpilih adalah orang-orang yang baik.

Menurut Tito, fenomena banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi itu mengalami permasalahan soal kesejahteraan, moral hingga integritas.

Kendati kasus yang terbaru adalah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang terkena kasus korupsi pemerasan terhadap pejabat, kata Tito, permasalahannya bukan hanya soal kasus per kasus. Karena, menurutnya fenomena kepala daerah korupsi itu terjadi beberapa kali terjadi dalam waktu singkat.

"Ada problema dasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini di yang digunakan mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung," tandas Mendagri.