Kantor DPRD Sumsel (Google Maps)
Ntvnews.id, Jakarta - Rencana pengadaan lampu gantung hias senilai lebih dari Rp600 juta untuk rumah dinas Wakil Ketua I DPRD Sumatera Selatan menjadi perhatian publik. Fasilitas tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Tahun Anggaran 2026 dan dinilai sebagai salah satu pengeluaran paling mencolok untuk rumah dinas pimpinan dewan.
Berdasarkan data SIRUP LKPP yang masih tercantum hingga Minggu (15/3/2026), pengadaan lampu gantung hias untuk rumah dinas Wakil Ketua I DPRD Sumsel Raden Gempita dianggarkan sebesar Rp604.664.300. Nilai tersebut memicu sorotan karena dianggap terlalu besar untuk satu item fasilitas rumah dinas.
Lampu hias itu merupakan bagian dari paket pengadaan fasilitas rumah dinas milik politisi tersebut. Jika dilihat dari daftar anggaran yang tercantum dalam sistem, sejumlah fasilitas lain juga direncanakan dengan nilai yang tidak kecil.
Baca Juga: Kapolda Bakal Ungkap Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Hari Ini
Rincian anggaran yang tercatat dalam SIRUP LKPP meliputi:
- Lampu gantung hias sebesar Rp604.664.300
- Meubelair sebesar Rp2.298.822.400
- Alat olahraga sebesar Rp200.000.000
- Audio sound sebesar Rp200.000.000
Dari keseluruhan item tersebut, total anggaran yang dialokasikan untuk fasilitas rumah dinas Wakil Ketua I DPRD Sumsel mencapai sekitar Rp3,3 miliar. Nilai tersebut belum termasuk rencana pengadaan gorden sebesar Rp200 juta yang diperuntukkan bagi empat pimpinan DPRD.
Besarnya anggaran, terutama untuk lampu gantung hias, menjadi salah satu isu yang disorot dalam aksi demonstrasi di DPRD Sumsel pada 12 Maret 2026. Massa aksi secara khusus meminta agar sejumlah pengadaan fasilitas, termasuk lampu gantung, meubelair, alat olahraga, dan audio sound, dihapus dari rencana belanja rumah dinas Gempita karena dianggap bernilai fantastis.
Para demonstran juga mendesak agar anggaran tersebut dievaluasi dan dialihkan untuk kebutuhan yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat, seperti peningkatan layanan kesehatan maupun sektor pendidikan.
Menanggapi sorotan tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel Yansuri menyatakan bahwa pengadaan fasilitas yang dianggap tidak wajar akan dibatalkan.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian 16 Maret 2026, Galeri24 dan UBS Kompak Stabil
"Pada prinsipnya anggaran (pengadaan fasilitas rumah pimpinan dewan) ini akan dibatalkan, saya selaku anggota banggar bisa melakukan itu," ujar Anggota DPRD Sumsel Yansuri usai menerima puluhan massa aksi dari Generasi Muda Institut, Kamis (12/3/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua item pengadaan akan dihapus. Menurutnya, fasilitas yang dinilai masih dalam batas kewajaran tetap dapat dipertahankan.
"Tidak seluruh dibatalkan, hal-hal yang nyeleneh saja yang dibatalkan. Yang kira-kira tidak bermasalah, yang tidak patut, tidak kita batalkan," katanya.
Ia juga menilai rumah dinas pimpinan tetap membutuhkan fasilitas dasar yang wajar sebagai penunjang aktivitas.
"Kebutuhan rumah (pimpinan) tangga, yang wajar-wajar boleh. Kalau rumah pimpinan tidak ada gorden kan aneh, tak ada kursi, lampu-lampu harus ada. Yang wajar-wajar saja," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
