Viral Pemkot Samarinda Sewa Land Rover Seharga Rp160 Juta per Bulan Sejak 2023

Ntvnews.id, Jakarta - Penggunaan kendaraan dinas Land Rover Defender oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Sorotan publik muncul setelah isu mengenai mobil dinas pejabat daerah di Kalimantan Timur mencuat, termasuk kabar terkait kendaraan dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang disebut-sebut bernilai hingga Rp8,5 miliar.

Perbincangan tersebut membuat kendaraan SUV milik Pemerintah Kota Samarinda ikut menjadi perhatian warganet. Menanggapi polemik yang berkembang, Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan Wewengkang, menjelaskan bahwa kendaraan Land Rover Defender yang digunakan pemerintah kota sebenarnya bukan dibeli, melainkan disewa.

Ia menyebut mobil tersebut disewa dari PT Indorent Tbk dengan biaya Rp160 juta setiap bulan. Kontrak penyewaan berlangsung selama tiga tahun, dimulai pada 2023 dan akan berakhir pada Oktober 2026.

“Mobil Defender itu memang sewa. Tahun anggaran itu dari 2022, terus kontraknya dimulai 2023 sampai tahun 2026 Oktober ini. Nominalnya itu Rp160 juta per bulan,” ujar Dilan, dikutip dari unggahan video akun Facebook Kaltim Etam, Kamis, 12 Maret 2026.

Menurut Dilan, kelanjutan penggunaan kendaraan tersebut akan bergantung pada kondisi anggaran pemerintah daerah setelah kontraknya berakhir. Pemerintah kota masih akan mengevaluasi apakah penyewaan kendaraan itu perlu diperpanjang atau dihentikan.

Baca Juga: G7 Bahas Krisis Timur Tengah dan Rencana Pelepasan Cadangan Minyak Global

“Kalau nanti di anggaran, mungkin kita perpanjang. Kalau tidak ada, ya kontraknya selesai di 2026, sekitar bulan Oktober,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kendaraan tersebut tidak dipakai secara eksklusif oleh Wali Kota Samarinda. Mobil itu berfungsi sebagai kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepada tamu-tamu penting yang berkunjung ke Samarinda.

Dilan menjelaskan, pada awalnya pemerintah kota sebenarnya merencanakan pembelian kendaraan untuk menunjang mobilitas kegiatan lapangan sekaligus kebutuhan operasional bagi tamu VIP. Dalam perencanaan anggaran tahun 2022, dana sekitar Rp4 miliar bahkan telah disiapkan untuk keperluan tersebut.

Namun rencana pembelian tidak dapat direalisasikan karena pihak dealer selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) tidak dapat menyediakan kendaraan dengan pelat merah yang dibutuhkan untuk pembelian oleh pemerintah daerah.

“Kita waktu itu mau beli mobil, tapi dari agen tunggal pemilik merek tidak bisa mengeluarkan pelat merah. Jadi pembelian tidak bisa dilakukan,” ujarnya.

Situasi tersebut membuat Pemerintah Kota Samarinda mencari solusi lain dengan berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dari hasil koordinasi itu, skema penyewaan dinilai sebagai opsi yang memungkinkan dan tetap sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga: Pastikan Kemudahan dan Kenyamanan Bertransaksi Selama Periode Libur Lebaran 2026, BRI Tetap Berikan Layanan Terbaik bagi Nasabah

“Jadi kita koordinasi ke LKPP. Solusinya bisa melalui sewa. Itu sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Dilan.

Selain menjadi solusi atas kendala pengadaan, skema sewa juga dianggap memberikan keuntungan dari sisi perawatan kendaraan. Seluruh biaya servis, pemeliharaan, hingga dukungan teknis ditanggung oleh pihak penyedia jasa.

“Biaya servis, pemeliharaan dan lainnya ditanggung pihak penyedia. Bahkan kalau servis, mekaniknya datang langsung ke sini karena mobil ini tidak bisa diservis sembarangan,” ujarnya.

Dari sisi teknis, jenis SUV seperti Defender dipilih karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi lapangan di Samarinda. Kendaraan dengan kemampuan off-road dinilai lebih mampu menghadapi medan tertentu, termasuk ketika terjadi banjir di beberapa wilayah kota.

“Pertimbangannya juga karena kondisi lapangan di Samarinda. Kalau mobil biasa kadang sulit menerobos banjir atau jalan tertentu,” demikian Dilan.