Bakom: Presiden Prabowo Siapkan Strategi Besar Menuju Ketahanan Energi

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas tertinggi dalam agenda pembangunan nasional. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa serangkaian kebijakan strategis tengah digodok untuk memutus rantai ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi impor.

Langkah ini diambil bukan sekadar untuk stabilitas ekonomi, melainkan sebagai bagian dari reformasi struktural untuk mewujudkan kedaulatan bangsa yang seutuhnya.

Menurut Muhammad Qodari, Presiden Prabowo sejak awal telah menekankan bahwa syarat utama menjadi bangsa yang maju adalah kemandirian di sektor-sektor vital.

"Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu semua adalah cita-cita dan usaha besar Pak Prabowo," ujar Qodari dalam keterangannya, 14 Juni 2026.

Ia menjelaskan bahwa setelah pemerintah mulai menunjukkan progres positif di sektor ketahanan pangan melalui peningkatan produksi beras dan ketersediaan pupuk, kini fokus besar dialihkan pada sektor energi yang tantangannya jauh lebih kompleks.

Lebih lanjut, ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan melalui peningkatan produksi beras dan pupuk. Namun, tantangan di sektor energi jauh lebih kompleks karena tingginya kebergantungan terhadap impor minyak.

"Soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita mencapai 1,6 juta liter per hari, sementara produksi dalam negeri kita baru mampu menyuplai sekitar 600 ribu liter," ungkapnya.

Ketimpangan ini membuat ekonomi Indonesia sangat rentan terhadap guncangan eksternal, terutama fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Sebagai solusi jangka panjang, Presiden Prabowo mendorong pemanfaatan sumber daya alam domestik untuk menciptakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Pemerintah tengah mematangkan program Biodiesel B50, yakni pemanfaatan minyak sawit sebagai campuran bahan bakar solar hingga kadar 50 persen.

Selain itu, sektor bensin juga akan diperkuat melalui pengembangan Etanol E20, yang memanfaatkan campuran bahan bakar berbasis nabati. Strategi ini diharapkan dapat menekan angka impor secara signifikan sekaligus memberdayakan petani komoditas dalam negeri.

Terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green baru-baru ini, Qodari menjelaskan bahwa hal tersebut murni dipicu oleh dinamika geopolitik dunia yang berada di luar kendali pemerintah.

"Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita memang masih bergantung pada pasar global," jelasnya.

Situasi panas di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, menjadi faktor penentu utama. Iran, sebagai pemain kunci yang menguasai Selat Hormuz—jalur logistik minyak paling strategis di dunia—membuat setiap konflik di kawasan tersebut langsung mengerek harga minyak dunia.

Meski harga BBM nonsubsidi mengikuti fluktuasi pasar global, Muhammad Qodari memberikan jaminan bahwa masyarakat menengah ke bawah tidak perlu panik. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil.

"Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua kategori. Ada yang harganya mengikuti pasar, dan ada yang disubsidi. Masyarakat tidak perlu khawatir karena harga Pertalite (subsidi) dipastikan tidak naik, tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli," tegas Qodari.

Melalui kombinasi antara perlindungan sosial melalui subsidi dan percepatan transisi energi ke bahan baku domestik, Presiden Prabowo optimistis Indonesia dapat segera keluar dari zona merah ketergantungan energi dan bergerak menuju ketahanan energi nasional yang tangguh.