Kepala BGN Sudaryono: Jangan Bandingkan Sekolah Rusak dengan MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta kondisi sekolah yang rusak tidak dikaitkan secara langsung dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sorotan terhadap kondisi SD Negeri Tanggirejo, Grobogan, Jawa Tengah yang memperlihatkan siswa menyantap menu MBG di bawah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.

Sudaryono menuturkan, bahwa kondisi bangunan sekolah tersebut sudah mengalami kerusakan sebelum program MBG berjalan. Menurutnya, pemerintah saat ini juga telah mengambil langkah untuk memperbaiki sekolah tersebut.

"Dulu gak ada MBG, kan sekolah itu rusak bukan setelah ada MBG. Betul gak? Kita objektif saja, sekolah itu rusak, memang rusak sebelum ada program MBG. Ini sekarang oleh Presiden diperbaiki," kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juli 2026.

Lanjutnya, persoalan sekolah yang membutuhkan perbaikan seharusnya disampaikan melalui mekanisme pengaduan yang tersedia di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurut dia, masyarakat tidak perlu menunggu kondisi sekolah menjadi viral di media sosial. Jika menemukan fasilitas pendidikan yang rusak, masyarakat dapat mendokumentasikan kondisi tersebut dan melaporkannya melalui kanal resmi pemerintah.

"Jadi sebetulnya cukup simpel, kalau ada sekolah rusak yang kau temukan, itu cukup lapor, ada portalnya di Dikdasmen pasti diperbaiki, ini kan masalahnya kan enggak fair ya. Sudah perbaiki 16 ribu, sekarang sudah perbaiki 70 ribu (sekolah), begitu ada yang rusak apalagi sebelahnya dapur MBG-nya mengkilap, bersih, warnanya biru, bagus, terus dibanding-bandingkan," ungkapnya.

Kepala BGN, Sudaryono (NTVNews.id/Adiansyah)

Ia mengeklaim pemerintah telah melakukan perbaikan terhadap ribuan sekolah. Pada 2025, lebih dari 16 ribu sekolah disebut telah direnovasi, sementara jumlah sekolah yang diperbaiki pada tahun ini disebut telah mencapai puluhan ribu.

Sudaryono menilai perbandingan antara kondisi sekolah rusak dan fasilitas dapur MBG tidak tepat. Sebab, menurutnya, kedua program tersebut memiliki mekanisme pembangunan dan sumber pembiayaan yang berbeda.

Ia menjelaskan fasilitas dapur MBG dibangun melalui mitra yang menjalankan program tersebut. Sementara itu, pembangunan dan rehabilitasi sekolah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah melalui kementerian yang membidangi pendidikan.

"Gak perlu kemudian dibandingkan dengan dapur MBG karena gak nyambung, mohon maaf. Dapur MBG ini yang bangun adalah mitra, ya kemudian sudah ada skemanya, sementara perbaikan sekolah ini dua hal yang berbeda ya," imbuhnya.

Sudaryono juga meminta, persoalan tersebut dapat dilihat secara objektif agar program MBG tidak diposisikan berlawanan dengan agenda pemerintah dalam memperbaiki sarana pendidikan.

"Jangan kemudian jadi seolah-olah dikontradiksikan gitu, itu mohon maaf itu gak fair gitu, gak fair. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa ya, kita juga gak baper," katanya.

Kendati mendapat kritik terkait kondisi sekolah, Sudaryono menyebut pemerintah tetap menghargai masukan masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi.

BGN, kata dia, akan tetap berfokus pada tugas utamanya, yakni memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan dan kebutuhan gizi anak.