Daerah Stunting Tinggi Jadi Prioritas Pembangunan SPPG oleh BGN

Ntvnews.id, Jakarta -Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Langkah ini dilakukan agar intervensi gizi dapat lebih tepat sasaran pada wilayah yang paling membutuhkan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sekitar 40 persen penduduk Indonesia yang berada pada kuintil 1 dan 2 atau kelompok ekonomi terbawah masih berada di bawah garis kesehatan akibat kekurangan kalori dan protein.

Mengacu pada data tersebut, terdapat sekitar 116 juta penduduk yang mengalami kekurangan asupan makanan karena konsumsi harian mereka lebih rendah dibandingkan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Kondisi itu menjadi dasar pemerintah memfokuskan pelaksanaan Program MBG di daerah dengan prevalensi stunting tertinggi.

Baca juga:Kemenkes Tekan Harga Obat di RS Lebih Murah Melalui Skema Pengadaan Terpusat Berbasis SatuSehat

"Jadi nanti ada beberapa dapur MBG atau SPPG ini kita lihat yang tinggi dan sangat tinggi stuntingnya, kemudian kita lihat sudah ada atau belum dapur di situ, kalau ada, segera kita aktivasi, kalau belum dan lain-lain, kita fokus ke situ dulu sambil menata yang memang sudah bagus. Yang bagus kita teruskan, kemudian yang lain-lain kita perbaiki," katanya.

Sudaryono menjelaskan, berdasarkan data Kemenkes terdapat 182 kabupaten/kota dengan status stunting sedang, 220 kabupaten/kota berkategori tinggi, dan 92 kabupaten/kota dengan tingkat stunting sangat tinggi.

"Ini hanya peta, tentu saja kalau diklik secara detail, kita bisa tahu data detailnya di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan atau desa mana. Maka, selain berbenah di SPPG yang sudah berjalan, kita juga sedang mempersiapkan diri untuk mengintervensi langsung dengan pemberian gizi yang pas yang sesuai yang dibutuhkan, khususnya di daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi," paparnya.

Selain memperluas pembangunan SPPG, pemerintah juga memanfaatkan data berdasarkan nama dan alamat atau by name by address yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data tersebut akan menjadi acuan untuk mengintegrasikan informasi antarlembaga sehingga penyaluran MBG dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Baca juga:BNI Perkuat Program Pencegahan Stunting pada Hari Anak Nasional

"Jadi lewat NIK itu kita bisa tahu dan cek, balita ini misalnya dapat MBG atau enggak, stunting atau enggak dia, datanya ada di Kemenkes kemudian ini kita crossed (integrasikan) data antarlembaga, sehingga kita bisa tahu anak sekolah SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil ini ada di mana, kondisi kesehatannya seperti apa, dapat MBG apa tidak, setelah dapat MBG lebih baik apa tidak?" ucap Sudaryono.

Setelah penerima manfaat dipastikan melalui integrasi data, pemerintah juga akan memantau perkembangan status gizi sasaran Program MBG melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilaksanakan bersama Kementerian Kesehatan.

"Ada CKG, maka untuk anak-anak balita, ibu hamil, sama anak-anak sekolah bukan hanya sekali, kami mengusulkan ada pengecekan kesehatan gratis ini dilakukan lebih dari sekali, sehingga program itu selalu mengandung output, outcome, dan impact atau dampak. Kalau output-nya makanan bagus, jumlah sesuai, gizinya bagus, lengkap kandungan gizi, maka kita harapkan akan menghasilkan outcome yang bagus. Anak-anak yang tadinya stunting jadi tidak stunting, yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya kurus bisa jadi normal," ucap Sudaryono.

Baca juga:Pemerintah Bidik Penataan Ulang Penerima MBG Rampung Sebelum 5 Agustus

(Sumber:Antara)