Bakom: Reformasi Tata Kelola BGN Temukan 414 SPPG Bermasalah, Ratusan Miliar Rupiah Kembali ke Kas Negara

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 29 Jul 2026, 11:39
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari (kiri) bersama Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya Prapti Wardani (kanan) melihat ruang laboratorium saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 28 Juli 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari (kiri) bersama Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya Prapti Wardani (kanan) melihat ruang laboratorium saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 28 Juli 2026. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengungkapkan reformasi tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) berhasil menemukan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Temuan tersebut membuat ratusan miliar rupiah dapat dikembalikan ke kas negara.

"BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi, tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda sehingga ratusan miliar berhasil dikembalikan ke kas negara," kata Qodari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Ia menjelaskan, temuan itu merupakan bagian dari pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan pada masa kepemimpinan Nanik Sudaryati Deyang di BGN.

Menurut Qodari, reformasi tersebut dijalankan melalui 11 langkah yang dirancang untuk memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Proses pembenahan diawali dengan evaluasi terhadap hampir 28 ribu SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca JugaBGN Hentikan Operasional 833 Dapur SPPG yang Bermasalah

Selain itu, BGN melakukan klasifikasi terhadap sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan. Pengembangan dapur juga diarahkan dengan mengutamakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

BGN turut membentuk 11 tim reformasi yang bertugas memperkuat tata kelola pelaksanaan program MBG. Reformasi itu juga difokuskan agar program lebih tepat sasaran kepada kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus memperkuat organisasi melalui keterlibatan tenaga profesional dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Di bawah kepemimpinan beliau, BGN berhasil mempercepat pembenahan tata kelola program MBG melalui 11 langkah reformasi," ujar Qodari.

Qodari menambahkan, upaya pembenahan tersebut kini diteruskan oleh Sudaryono yang mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN yang baru.

Baca JugaBGN Pastikan Penghentian 833 SPPG Tak Ganggu Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis

Ia menilai pergantian pimpinan merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program MBG agar BGN semakin adaptif, andal, dan mampu merespons berbagai persoalan di lapangan dengan lebih cepat.

"Saya juga ingin menegaskan satu hal. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045," kata Qodari.

(Sumber: Antara)
 
 
 
x|close