Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan) dalam rapat perbaikan tata kelola MBG di Gedung Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026 (antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan memprioritaskan percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi sekitar 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembenahan legalitas kesehatan lingkungan dapur SPPG menjadi langkah utama untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa tetap terjaga.
"Ada 8.000 yang belum punya SLHS, itu yang perlu segera dirumuskan penyelesaiannya," kata dia dalam konferensi pers usai rapat Perbaikan Tata Kelola MBG di Jakarta, Rabu 29 juli 2026.
Zulkifli menjelaskan, penataan terhadap ribuan unit SPPG yang belum mengantongi sertifikasi kelayakan tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan terhadap 27 ribu titik pelayanan yang telah terdaftar dalam program.
Baca juga:BGN Pastikan Penghentian 833 SPPG Tak Ganggu Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis
Selain percepatan penerbitan SLHS, pemerintah juga melakukan klasifikasi terhadap setiap unit pelayanan berdasarkan tingkat kesiapan operasional serta kondisi geografis di masing-masing wilayah.
Untuk titik pelayanan yang berada di Pulau Jawa dan Sumatra serta masih dalam tahap perizinan maupun penyelesaian pembangunan fisik, pemerintah menargetkan proses penataannya dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan.
"Untuk titik pelayanan di kawasan Jawa dan Sumatra yang masih dalam tahap perizinan maupun penyelesaian fisik, pemerintah menargetkan penataan rampung dalam waktu dua bulan," kata Zulkifli menambahkan.
Saat ditanya apakah kewajiban memiliki SLHS juga akan diberlakukan bagi kantin sekolah yang diusulkan untuk dimanfaatkan dalam Program MBG, Zulkifli kembali menekankan pentingnya menyelesaikan terlebih dahulu pemenuhan standar higiene pada dapur operasional SPPG sebelum pemerintah memutuskan skema pelibatan kantin sekolah.
Baca juga:Hotman Paris Usul Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Diganti Bantuan Uang Tunai: Lebih Efektif
"Ada 8.000 lebih yang di titik-titik (SPPG) di Jawa Sumatera itu kita perlu waktu dua bulan, ya, caranya seperti apa nanti akan diselesaikan dalam satu bulan dan dua bulan tadi itu ya," cetusnya.
(Sumber:Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
