Prabowo Buka Diri terhadap Kritik Soal Keanggotaan Indonesia di Board of Peace

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto disebut menghargai berbagai masukan serta kritik yang muncul terkait usulan agar Indonesia menunda bahkan keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP).

Hal tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan para ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026 malam.

"Kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan," kata Nusron Wahid saat mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan para tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026 malam.

Ia menjelaskan Presiden memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada publik mengenai posisi Indonesia dalam forum BoP. Menurutnya, Presiden tidak pernah menutup diri terhadap kritik maupun masukan yang disampaikan berbagai kalangan.

Baca Juga: Prabowo Tunjuk Bahlil Pimpin Satgas Percepatan Transisi Energi

Meski demikian, pemerintah menilai bahwa forum BoP masih memiliki peran penting sebagai sarana untuk mendorong upaya perdamaian di tingkat global.

Saat ini, lanjut Nusron, pemerintah memandang keikutsertaan Indonesia dalam BoP sebagai bagian dari langkah diplomasi guna berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik dan terciptanya perdamaian.

Menurutnya, pendekatan diplomatik tersebut setidaknya perlu dicoba terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil langkah lain.

"Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu," kata menjelaskan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (NTVnews)

Nusron juga menyampaikan bahwa Presiden sempat mempertanyakan alternatif forum internasional lain jika Indonesia memutuskan keluar dari BoP. Pemerintah menilai hingga saat ini forum tersebut menjadi satu-satunya wadah yang tersedia untuk membahas upaya perdamaian di Palestina dan Gaza.

Ia menambahkan, Indonesia bersama delapan negara lainnya telah sepakat memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang diplomasi untuk mendorong dialog serta mencari solusi penyelesaian konflik.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam agenda silaturahmi Presiden dengan para kiai serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, yang diawali dengan kegiatan berbuka puasa bersama.

Baca Juga: Prabowo Undang Ulama dan Ormas Islam Buka Puasa Bersama di Istana Hari Ini

Sejumlah tokoh Islam hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Miftachul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Anwar Iskandar.

Selain para tokoh agama, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Acara yang berlangsung sejak pukul 19.00 WIB itu berakhir sekitar pukul 23.00 WIB dan menjadi forum dialog antara pemerintah dengan para ulama terkait berbagai isu nasional maupun perkembangan geopolitik global.