Menteri Koperasi Ferry Juliantoro, didampingii Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, saat peluncuran insersi kurikulum perkoperasian, di Semarang, Jumat (5/6/2026 (ANTARA/HO-Pemprov Jateng) (Antara)
Ntvnews.id, Semarang - Menteri Koperasi Ferry Juliantoro memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi daerah pertama di Indonesia menerapkan program insersi atau penyisipan pendidikan perkoperasian ke dalam kurikulum sekolah.
Dalam peluncuran Program Insersi Pendidikan Perkoperasian di Semarang, Jumat, 5 Juni 2026, Ferry menilai langkah tersebut sebagai terobosan penting untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai koperasi kepada generasi muda sejak usia sekolah.
"Saya mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang hari ini telah melahirkan sejarah," katanya.
Menurut Ferry, Jawa Tengah telah mencatatkan sejarah baru dengan menjadi provinsi pertama yang secara resmi mengintegrasikan materi perkoperasian ke dalam sistem pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap konsep ekonomi Pancasila yang berlandaskan kebersamaan dan gotong royong.
Ia menegaskan bahwa koperasi tidak semestinya hanya dipahami sebagai lembaga simpan pinjam. Lebih dari itu, koperasi merupakan badan usaha yang lahir dari nilai-nilai khas bangsa Indonesia seperti kekeluargaan, solidaritas, dan kerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Ferry berharap inisiatif yang dilakukan Jawa Tengah dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia. Menurutnya, pengenalan koperasi sejak dini dapat membuka wawasan generasi muda mengenai alternatif model usaha dan penciptaan lapangan kerja di masa depan.
"Koperasi penting dikenalkan karena bisa menjadi alternatif penyediaan lapangan pekerjaan bagi milenial, Gen Z, generasi muda, hingga generasi Alpha yang sekarang masih sekolah," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai program tersebut sebagai langkah strategis untuk menumbuhkan kembali kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap koperasi melalui jalur pendidikan formal.
Baca Juga: Menkop Sebut 1.061 Koperasi Merah Putih Mulai Beroperasi, Siap Serap Produk Desa
Ia menegaskan bahwa koperasi merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Karena itu, pendidikan perkoperasian dinilai relevan untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai peran koperasi dalam pembangunan ekonomi.
"Koperasi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih," katanya.
Ahmad Luthfi juga memastikan bahwa program tersebut tidak akan menambah beban belajar peserta didik. Materi perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada sehingga proses pembelajaran tetap berjalan efektif tanpa menambah jam pelajaran baru.
Program Insersi Pendidikan Perkoperasian dilaksanakan dengan memasukkan materi, nilai, dan prinsip-prinsip koperasi ke dalam proses pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan. Untuk mendukung implementasinya, pemerintah telah menyiapkan modul pembelajaran khusus serta memberikan pembekalan kepada kepala sekolah, pengawas, dan guru.
Baca Juga: Menkop Siap Perkuat Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Pancasila, Dorong Percepatan Koperasi Merah Putih
Program ini akan menjangkau sekitar 6,38 juta peserta didik mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) di seluruh Jawa Tengah.
Pada tingkat SD/MI, siswa akan diperkenalkan pada nilai dasar koperasi dan semangat gotong royong. Di tingkat SMP/MTs, materi akan mencakup pemahaman mengenai organisasi koperasi, pengelolaan, serta manfaatnya bagi masyarakat. Sementara pada jenjang SMA/SMK/MA, pembelajaran lebih diarahkan pada praktik koperasi dan pengembangan kewirausahaan. Adapun untuk peserta didik SLB, implementasi materi akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing siswa.
Peluncuran program tersebut turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar serta Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharudin.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
