Satgas PKH Klarifikasi Kabar Denda Rp500 Miliar Perusahaan Milik Sherly Tjoanda

Ntvnews.id, Jakarta - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) angkat bicara terkait informasi yang menyebut perusahaan milik Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yakni PT Karya Wijaya

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan bahwa hingga kini proses yang dilakukan masih berada pada tahap verifikasi. Hal itu disampaikannya di Gedung Penkum Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin, 2 Maret 2026.

“Prosesnya masih berjalan. Belum ada hasil final karena ada perbedaan data yang diverifikasi sehingga pada waktunya ini nanti akan disampaikan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, tim bekerja dengan pendekatan yang teliti dan berbasis data sehingga membutuhkan waktu dalam memastikan setiap temuan.

Menurutnya, proses yang berlangsung dilakukan secara cermat, akurat, dan saintifik agar hasil yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: Kunjungi PNM, Gubernur Maluku Utara Berbagi Nilai Perjuangan Perempuan

Barita juga menegaskan bahwa apabila dalam hasil verifikasi nantinya ditemukan adanya pelanggaran, maka satgas tidak akan ragu untuk mengambil langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Yakinlah bahwa kami bekerja dengan peraturan, dan dalam peraturan itulah kepentingan untuk penertiban itu dijalankan,” ucapnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa PT Karya Wijaya dikenai denda administratif Rp500 miliar oleh Satgas PKH atas dugaan aktivitas tambang nikel ilegal di Pulau Gabe, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Baca Juga: Kementerian P2MI Teken MoU dengan Gubernur Maluku, Malut dan Sultra Target 500 Ribu Pekerja Migran Indonesia Berkualitas Tercapai

(Sumber: Antara)