Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menunjukkan komitmen tegas dalam menjaga kelestarian lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal itu ditegaskan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Nusantara Sustainability Trend Forum (Nature 2026).
Hashim mengungkapkan, pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan, termasuk tambang ilegal di Raja Ampat dan usaha bermasalah di Aceh dan Sumatera.
“Langkah ini adalah bukti nyata keseriusan pemerintah Prabowo-Gibran. Kita menjaga alam, tetapi tetap menggerakkan ekonomi. Itu bukan sekadar slogan,” ujar Hashim.
Ia menambahkan, langkah pencabutan izin tersebut mendapat respons positif di forum internasional. Saat diumumkan dalam konferensi di London, berbagai NGO dan lembaga internasional memberikan apresiasi atas keberanian Indonesia menindak praktik ilegal di sektor sumber daya alam.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo (NTVnews / Dedi)
Selain itu, pemerintah juga telah mengambil alih kembali sekitar 4 juta hektare kebun sawit ilegal dari lebih 200 perusahaan.
“Ini menunjukkan penegakan hukum berjalan tegas. Kita tidak boleh membiarkan praktik ilegal merusak hutan kita,” tegasnya.
Hashim menekankan, arah kebijakan pemerintah adalah mencapai Indonesia makmur tanpa mengorbankan lingkungan hidup.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo (NTV)