Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menegaskan bahwa salah satu agenda utama pemerintah pada tahun 2026 adalah percepatan pelaksanaan program MBG Khusus 3B, yang berfokus pada Bumil, Busui, dan Balita non-PAUD. Program ini disebut sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian penting dalam akselerasi kebijakan nasional melalui BKKBN.
Penegasan ini disampaikan Wihaji saat menghadiri Rakernas IPeKB Indonesia Tahun 2026. Dalam pertemuan nasional tersebut, Wihaji menyoroti pentingnya soliditas organisasi dan ketajaman program agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia.
Wihaji menjelaskan bahwa program MBG Khusus 3B memiliki urgensi tinggi karena telah tercantum dalam Perpres 115, khususnya Pasal 47, yang mengatur tugas pemerintah dalam pendistribusian dan edukasi program tersebut.
Baca Juga: Impor Mobil Pick-up dari India Senilai Rp24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
“Hasil rekenas ini tolong titip bahwa ada program yang hari ini menjadi prioritas Bapak Presiden. Dua hal yang urgen. Satu namanya MBG khusus 3B. Kenapa? Karena ini di dalam Perpres 115. Pasal 47, tugas kita mendistribusikan dan mengedukasi,” ujar Wihaji.
Ia menambahkan bahwa jajaran penyuluh, PLKB, dan seluruh perangkat pelaksana di daerah memegang peran penting dalam memastikan program prioritas ini benar-benar berjalan.
“Pokoknya ini saudara kita yang bersama-sama menjalankan, mendeliver apa yang menjadi program Bapak Presiden melalui kemenduk bangga, kemudian diperintahkan ke kantor perwakilan, dilaksanakan oleh OPDKP, pelaksananya para penyuluh teknisnya sampai ke TPP,” lanjutnya.
Dalam Rakernas yang mengusung tema “Konsolidasi Organisasi dan Penguatan Program IPeKB Indonesia dalam Akselerasi Program Bangga Kencana dan Program Prioritas Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2026”, Wihaji menekankan bahwa penguatan IPeKB merupakan kunci dalam memajukan Program Bangga Kencana dan seluruh agenda prioritas nasional.
Ia menyatakan bahwa kehadirannya dalam Rakernas IPeKB 2026 membawa semangat untuk memastikan organisasi lebih solid, program lebih fokus, serta dampaknya benar-benar terasa bagi masyarakat.
Baca Juga: Kemenperin Pertanyakan Impor 105.000 Pick-up di Tengah Kapasitas Produksi Lokal
“Saya hadir di Rakernas IPeKB Indonesia 2026 dengan semangat bahwa organisasi harus makin solid, program harus makin tajam, dan dampaknya harus terasa di keluarga-keluarga Indonesia,” ucapnya.
Wihaji menegaskan bahwa arahan Presiden terkait MBG Khusus 3B harus dijalankan secara menyeluruh dari tingkat pusat hingga ke tingkat paling teknis melalui struktur Kemendukbangga/BKKBN.
Ia menekankan bahwa eksekusi program harus dilakukan oleh seluruh rantai pelaksana, mulai dari Kantor Perwakilan, OPDKB, para penyuluh, hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK).
“Program prioritas Presiden Prabowo adalah MBG Khusus 3B (Bumil, Busui, dan Balita non-PAUD), dan ini kita laksanakan melalui Kemendukbangga/BKKBN. Perintahnya diteruskan sampai ke Kantor Perwakilan, dilaksanakan oleh OPDKB, dengan pelaksana utama para Penyuluh, dan teknisnya mengalir sampai ke Tim Pendamping Keluarga (TPK). Kita pastikan 3B tidak sekadar jadi program, tapi jadi pertolongan yang benar-benar sampai ke rumah-rumah untuk keluarga Indonesia Emas di masa depan,” tegas Wihaji.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji. ANTARA/HO-Kemendukbangga/BKKBN (Antara)