Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan konferensi pers setelah pertemuan di klub Mar-a-Lago milik Trump di Palm Beach, Florida, AS, pada 29 Desember 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/Foto Arsip.
Ntvnews.id, Washington - Israel resmi bergabung dalam inisiatif “Board of Peace” yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyampaikan hal tersebut pada Rabu, 11 Februari 2026 waktu setempat, saat melakukan kunjungan ke Washington dan bertemu dengan Trump serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Demikian dilansir dari Reuters, Kamis, 12 Februari 2026.
Rekaman visual yang dirilis pada Rabu pagi, usai pertemuan Netanyahu dan Rubio memperlihatkan keduanya memegang dokumen bertanda tangan Netanyahu terkait keikutsertaan Israel dalam dewan tersebut. Netanyahu juga menegaskan melalui akun X bahwa ia “menandatangani keanggotaan Israel sebagai anggota ‘Dewan Perdamaian’.”
Setelah agenda tersebut, Netanyahu turut membahas isu Iran dalam pertemuannya dengan Trump.
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disahkan pada pertengahan November 2025 memberikan kewenangan kepada dewan itu dan negara-negara mitra untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Wilayah tersebut mengalami gencatan senjata yang rapuh sejak Oktober 2025 berdasarkan rencana yang diajukan Trump dan disetujui oleh Israel serta kelompok militan Palestina Hamas.
Dalam kerangka rencana Gaza yang diusulkan Trump, Dewan Perdamaian bertugas mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Trump kemudian menyatakan bahwa dewan tersebut, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas cakupannya untuk menangani konflik global lainnya.
Rencananya, pertemuan perdana dewan akan digelar pada 19 Februari 2026 di Washington dengan agenda utama membahas rekonstruksi Gaza.
Baca Juga: Rusia Tegaskan Board of Peace Bentukan Trump Tak Bisa Gantikan Peran PBB
Sejumlah pakar hak asasi manusia menilai kepemimpinan Trump dalam dewan yang mengawasi urusan wilayah asing memiliki kemiripan dengan struktur kolonial. Keterlibatan Israel juga diperkirakan memicu kritik tambahan karena dewan tersebut tidak mencantumkan perwakilan Palestina.
Respons negara-negara terhadap undangan Trump yang diluncurkan pada akhir Januari 2026 terbilang berhati-hati. Sejumlah analis menilai pembentukan dewan ini berpotensi melemahkan peran PBB. Meski beberapa sekutu Washington di Timur Tengah telah menyatakan bergabung, banyak sekutu tradisional dari Barat memilih tidak ikut serta.
Di lapangan, gencatan senjata di Gaza dilaporkan berulang kali dilanggar. Sejak dimulai pada Oktober 2025, sedikitnya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas, menurut perhitungan masing-masing pihak.
Tahap berikutnya dari rencana Trump untuk Gaza mencakup isu-isu sensitif, seperti pelucutan senjata Hamas yang selama ini ditolak kelompok tersebut, penarikan lanjutan pasukan Israel dari Gaza, serta penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional.
Serangan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serta memicu krisis kelaparan dan menyebabkan seluruh populasi Gaza mengungsi di dalam wilayah tersebut.
Sejumlah pakar hak asasi manusia, akademisi, dan hasil penyelidikan PBB menyebut situasi tersebut sebagai genosida. Sementara itu, Israel menyatakan operasi militernya sebagai bentuk pertahanan diri setelah serangan militan yang dipimpin Hamas pada akhir 2023 menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang.
Baca Juga: Prabowo akan Hadiri KTT Perdana Board of Peace di AS
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
