Menlu Dorong KTT D-8 2026 Hasilkan Kerja Sama Ekonomi yang Konkret

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) diharapkan mampu melahirkan bentuk kerja sama yang konkret, khususnya dalam memperkuat perekonomian antarnegara anggota.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah mematangkan berbagai persiapan untuk penyelenggaraan KTT D-8 yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada April 2026.

"Kita sedang menyusun substansinya. Intinya adalah bagaimana menjadikan KTT kali ini sebagai satu yang sifatnya konkret ya. Kemudian ada hasil-hasil yang nyata," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih merumuskan substansi pertemuan tersebut. Menurutnya, KTT D-8 tahun ini diarahkan untuk menghasilkan langkah-langkah nyata yang memberikan dampak langsung bagi negara-negara anggota.

Baca Juga: PKB Dukung Langkah Diplomasi Prabowo, Termasuk Peran Indonesia di Board of Peace

Sugiono menambahkan, penguatan kerja sama ekonomi menjadi salah satu fokus utama yang ingin dicapai dalam KTT tersebut. Ia menilai setiap negara anggota D-8 memiliki potensi ekonomi yang besar dan saling melengkapi satu sama lain.

"Karena masing-masing negara anggota ini punya kekuatan ekonomi masing-masing, yang kalau misalnya dipadukan itu justru merupakan satu kekuatan yang besar," ujarnya.

Terkait lokasi penyelenggaraan, Sugiono menyebutkan KTT D-8 rencananya akan digelar di Jakarta dengan mempertimbangkan pemilihan tempat yang representatif.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah agenda penting dalam rangkaian kegiatan D-8 tahun ini.

Menteri Luar Negeri Sugiono (NTVnews)

Selain pelaksanaan KTT D-8, Indonesia juga dijadwalkan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit yang akan digelar di Bali. Dalam kesempatan tersebut, Havas menyampaikan bahwa Indonesia mengusulkan isu kelautan sebagai agenda baru dalam kerja sama D-8.

Menurutnya, seluruh negara anggota D-8 merupakan negara yang memiliki wilayah laut, namun hingga kini isu kelautan belum menjadi fokus pembahasan bersama.

"Jadi negara D8 itu semua punya laut, tapi D8 tidak pernah membahas mengenai laut. Jadi kita ingin D8 tahun ini juga punya agenda mengenai kelautan dunia. Itu sudah masuk di agenda," kata Havas.

Baca Juga: Dalam Gencatan dan Berdirinya Board of Peace, Keberutalan Israel Terus Berlanjut di Gaza Palestina

Mengenai kehadiran para kepala negara anggota D-8, Havas menyebutkan pemerintah telah mengirimkan undangan resmi. Namun, ia belum dapat mengungkapkan kepada publik terkait konfirmasi kehadiran para pemimpin negara tersebut.

"Kita sudah kirim undangan. Jadi kita belum bisa sampaikan ke publik," katanya.

Sebagai informasi, D-8 merupakan organisasi kerja sama pembangunan yang dibentuk pada 1997 oleh delapan negara berkembang yang sebagian besar tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Negara-negara anggota D-8 meliputi Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Organisasi ini bertujuan memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan pembangunan guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.