PBNU dan Ormas Islam
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersikap hati-hati terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Menurut Gus Yahya, Prabowo berpegang pada prinsip bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP semata-mata ditujukan untuk membantu perjuangan rakyat Palestina.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yahya usai menghadiri pertemuan para tokoh agama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
"Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina," ujar Gus Yahya.
Gus Yahya menegaskan, sikap waspada menjadi hal penting bagi pemerintah dalam merespons setiap inisiatif internasional yang berkaitan dengan konflik Palestina. PBNU juga mengingatkan agar Indonesia tidak terseret dalam skema apa pun yang berpotensi melemahkan atau merugikan perjuangan rakyat Palestina.
Baca Juga: PBNU Sebut Prabowo Jelaskan Keikutsertaan di Board of Peace Demi Cegah Korban Bertambah Palestina
"Kami memahami langkah-langkah yang ditempuh Pak Presiden, dengan pesan agar tidak mudah terbawa arus yang nantinya justru bisa merugikan Palestina," ujar Gus Yahya.
Meski demikian, PBNU menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperkuat peran Indonesia dalam membela Palestina, terutama melalui jalur diplomasi internasional yang dinilai strategis.
PBNU dan Ormas Islam
Lebih lanjut, Gus Yahya menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP akan disertai dengan langkah konsolidasi bersama negara-negara Islam serta negara-negara di kawasan Timur Tengah yang juga menjadi bagian dari Dewan Perdamaian tersebut.
"Sehingga langkah-langkah yang dilakukan di dalam Dewan itu akan menjadi upaya yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang memiliki motivasi yang sama, yakni membela dan membantu Palestina," ujar Gus Yahya.
Sebagai informasi, Board of Peace resmi diluncurkan di sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026. Lembaga ini dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump dengan tujuan mendorong terwujudnya gencatan senjata antara Israel dan Hamas, memantau proses stabilisasi serta rehabilitasi Gaza, dan mengupayakan terciptanya perdamaian yang adil berdasarkan hukum internasional.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan momentum penting dan peluang konkret untuk mendorong tercapainya perdamaian bagi rakyat Palestina.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Presiden Prabowo usai menandatangani piagam BoP, dikutip dari keterangannya, Kamis, 22 Januari 2026.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
