Ntvnews.id, Jakarta - Istana Kepresidenan membantah isu yang menyebut akan adanya perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat rencana reshuffle Kabinet Merah Putih.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo untuk menanggapi kabar yang beredar mengenai kemungkinan perombakan kabinet, khususnya terhadap sejumlah menteri yang masih menjabat sejak pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Belum ada, belum ada,” ujar Prasetyo singkat di Istana Kepresidenan, Selasa, 3 Januari 2026.
Sebelumnya, Prasetyo juga menjelaskan bahwa penyesuaian yang dimaksud pemerintah saat ini hanya berkaitan dengan pengisian jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang kosong setelah ditinggalkan Thomas Djiwandono.
"Presiden masih melakukan kajian meminta pendapat dengan Menteri Keuangan mengenai pengisian jabatan Wamenkeu yang tadinya diisi oleh Pak Thomas," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Rabu, 28 Januari 2026.
Baca Juga: Istana Jelaskan Gentengisasi yang Digagas Prabowo
Ia menegaskan, perubahan dalam jajaran pembantu presiden hanya dilakukan untuk mengisi posisi yang kosong, yakni jabatan Wamenkeu, dan tidak mencakup perombakan kabinet secara menyeluruh.
Meski demikian, Prasetyo belum dapat memastikan waktu pelantikan pejabat tersebut. Menurutnya, pemerintah masih menunggu rampungnya proses transisi pengisian jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri dalam melakukan perombakan kabinet, terutama yang berkaitan dengan kinerja serta pencapaian target para menteri dan wakil menteri.
Baca Juga: Temui Prabowo, MUI Akan Sampaikan Aspirasi soal Board of Peace dan Kemerdekaan Palestina
Qodari menambahkan, kinerja jajaran kabinet dipantau secara rutin oleh Presiden melalui berbagai laporan dan perkembangan yang diterima setiap hari. Selain itu, Presiden juga secara berkala menggelar rapat terbatas guna memantau dinamika pemerintahan dan evaluasi kinerja para pembantunya.
“Karena Presiden itu pegang data terus lihat perkembangan-perkembangan,” ucap dia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi (NTVnews)