Tolak Polri di bawah Kementerian, Kapolri: Lebih Baik Saya Jadi Petani

Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai Polri lebih ideal berada di bawah Presiden RI. Hal ini dinyatakan Sigit dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dan kapolda seluruh Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.

"Polri menolak kalau sampai ada usulan, Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami, posisi institusi polri saat ini adalah posisi yang sangat ideal, kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan layanan kepada masyarakat di bidang hankamtibnas, hukum, pelayanan," ujar Kapolri. 

Menurut Kapolri, dengan Polri berada langsung di bawah Presiden maka saat Presiden membutuhkan, polisi bisa bergerak tanpa harus koordinasi kementerian. "Ini juga bisa menimbulkan adanya matahari kembar," tegas Jenderal Sigit. 

"Kalau saya harus memilih, mau nda bapak jadi Menteri Kepolisian? Di sini saya sampaikan, saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. oleh karena itu saya anggap meletakkan polri di bawah kementerian, sama saja meletakkan institusi polri, melemahkan negara, melemahkan Presiden," beber Kapolri. 

Kapolri pun kerap mendapat pertanyaan pilihan berikut. Mana yang akan dipilih? Polri di bawah Presiden, di bawah kementerian atau di bawah Kementerian Kepolisian?

"Lebih baik saya yang dicopot, saya lebih baik mundur. saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan ini sampai titik arah penghabisan," ujar Kapolri. 

Baca Juga: Komisi Reformasi Polri Targetkan Rekomendasi ke Presiden Rampung Akhir Januari

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga: DPR Rapat Bareng Kapolri dan Kapolda Se-Indonesia

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut ada gagasan mengenai adanya kementerian yang menaungi Polri, dalam pembahasan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri. Hal itu, kata dia sebagaimana Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI.

"Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden," ujar Yusril.

Sementara pada sisi lain, dia mengatakan sebagian pihak dalam Komisi tetap menghendaki struktur kepolisian seperti saat ini.

Walau begitu, pada akhirnya, ia menuturkan keputusan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan DPR karena struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri dituangkan perinciannya dalam undang-undang, meski Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengaturnya.