Bendera Vietnam (Istimewa)
Ntvnews.id, Hanoi - Pemerintah Vietnam resmi menetapkan standar kemiskinan nasional terbaru untuk periode 2026 hingga 2030. Dengan acuan pendapatan per kapita yang lebih tinggi, masyarakat yang memiliki penghasilan sekitar 2.800.000 dong Vietnam (VND) atau setara Rp1,8 juta per bulan akan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Penetapan standar kemiskinan baru ini, sebagaimana dilaporkan media lokal Vietnam Nhan Dan dan Vietnam.vn, Rabu, 21 Januari 2026, merujuk pada Dekrit Nomor 351/2025/ND-CP yang diterbitkan pemerintah Vietnam pada akhir 2025. Aturan tersebut mengatur standar kemiskinan multidimensi nasional untuk periode 2026–2030.
Meski demikian, dalam dekrit itu ditegaskan bahwa standar kemiskinan nasional periode 2022–2025 masih tetap berlaku hingga 31 Desember 2026. Standar kemiskinan terbaru baru akan diberlakukan secara penuh mulai 2027.
Untuk periode 2027–2030, kriteria pengukuran kemiskinan nasional di Vietnam dibedakan berdasarkan wilayah pedesaan dan perkotaan.
Di wilayah pedesaan, penduduk dengan penghasilan 2.200.000 VND per bulan, atau sekitar Rp1,4 juta, masuk dalam kategori miskin. Sementara di wilayah perkotaan, warga dengan pendapatan 2.800.000 VND per bulan, setara Rp1,8 juta, juga diklasifikasikan sebagai miskin.
Baca Juga: Timnas Indonesia Satu Grup dengan Vietnam di Piala AFF 2026
Angka tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan standar kemiskinan sebelumnya pada periode 2022–2025. Pada periode itu, warga pedesaan dengan pendapatan 1.500.000 VND atau sekitar Rp968 ribu, serta warga perkotaan dengan penghasilan 2.000.000 VND atau setara Rp1,2 juta, telah dikategorikan sebagai miskin.
Selain berbasis pendapatan, dekrit terbaru juga menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin dan hampir miskin di Vietnam. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan tingkat akses rumah tangga terhadap layanan sosial dasar.
Layanan sosial dasar yang dimaksud meliputi kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan, perumahan, akses air bersih dan sanitasi, serta informasi.
Sementara indikator kekurangan layanan sosial dasar terdiri dari 12 poin, antara lain lapangan kerja, jumlah tanggungan keluarga, status gizi, kepemilikan asuransi kesehatan, tingkat pendidikan orang dewasa, kehadiran anak di sekolah, kualitas dan luas hunian per kapita, akses air bersih, ketersediaan toilet sanitasi, penggunaan layanan telekomunikasi, serta sarana akses informasi.
Baca Juga: Vietnam Raih Emas Usai Menang Dramatis Atas Thailand di SEA Games
Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa rumah tangga miskin di wilayah pedesaan memiliki pendapatan per kapita sebesar 2.200.000 VND per bulan atau kurang, serta mengalami kekurangan pada tiga indikator atau lebih terkait layanan sosial dasar. Untuk kategori hampir miskin di pedesaan, rumah tangga hanya mengalami kekurangan pada kurang dari tiga indikator layanan sosial dasar.
Sementara itu, rumah tangga miskin di wilayah perkotaan ditetapkan memiliki pendapatan per kapita sebesar 2.800.000 VND per bulan atau kurang, serta kekurangan pada minimal tiga indikator layanan sosial dasar. Adapun rumah tangga hampir miskin di perkotaan hanya mengalami kekurangan di bawah tiga indikator layanan sosial dasar.
Menurut Vietnam.vn, standar kemiskinan terbaru ini akan menjadi acuan utama dalam pengukuran dan pemantauan tingkat kekurangan pendapatan serta akses masyarakat terhadap layanan sosial dasar. Standar tersebut juga akan digunakan untuk menentukan kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan, jaminan sosial, serta perencanaan kebijakan sosial dan ekonomi lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
