Mendagri: TKD Rp10,6 Triliun Dikembalikan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah pusat memutuskan mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan total nilai mencapai Rp10,6 triliun. Kebijakan tersebut diambil untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.

"Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi 10,6 triliun," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.

Dengan keputusan itu, besaran TKD untuk seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disamakan dengan alokasi tahun 2025 setelah kebijakan efisiensi anggaran. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam menangani dampak pascabencana.

Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan pemerintah pusat berkomitmen penuh untuk memulihkan kondisi masyarakat di tiga provinsi tersebut, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Berbagai sumber daya nasional telah digerakkan untuk mendukung proses pemulihan.

“Pesan Pak Presiden ya jelas, beliau sangat memahami kesulitan dari daerah. Beliau sudah mobilisasi semua kekuatan pusat, dan itu ada anggaran yang tersendiri; dari PU, dari Kementerian Pendidikan, dari dana tentara, kesehatan, lain-lain, TNI, Polri, BNPB, kemudian juga Basarnas, macam-macam, semua di-backup semua, semua didorong,” ujarnya.

Meski demikian, Tito mengingatkan bahwa penanganan pascabencana membutuhkan gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengembalian TKD tersebut diharapkan mampu memperkuat peran daerah dalam mempercepat pemulihan.

“Tapi daerah sendiri ini juga tentu perlu juga untuk bergerak, gotong royong. Nah, tapi untuk mereka kuat, ditambah anggaran. Kira-kira gitu,” ucapnya.

Ia juga menekankan agar dana TKD dimanfaatkan secara efektif, efisien, serta bertanggung jawab, khususnya untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana. Mendagri mengingatkan keras agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

“Ya jangan diselewengkan, ini anggaran bencana. Kalau anggaran bencana ini sampai diselewengkan, ini apa namanya itu, mudaratnya berlipat-lipat ganda. Satu, ini adalah pidana. Yang kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, ini adalah artinya menari-nari di atas penderitaan masyarakatnya sendiri. Enggak boleh,” tegasnya.

Adapun rincian pengembalian TKD tersebut mencakup Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh dan 23 kabupaten/kota, Rp6,3 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara beserta 33 kabupaten/kota, serta Rp2,7 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten/kota.

Mendagri menjelaskan dana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan masing-masing daerah, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan yang terdampak bencana. Pemerintah pusat juga memastikan akan mengawal proses penyaluran dana agar segera diterima oleh daerah.

“Ya, jadi dengan tambahan anggaran ini ya saya harap kerja mereka lebih optimal lagi. Jangan disalahgunakan sekali lagi. Saya akan kawal secepat mungkin bersama dengan Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah secepat mungkin,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut, tanpa terkecuali, akan menerima pengembalian TKD secara penuh. Menurutnya, meskipun tidak semua wilayah terdampak langsung, dampak sosial dan ekonomi bencana dirasakan secara luas.

“Dan beliau langsung memutuskan tadi diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di dan provinsi di tiga provinsi ini. Kenapa? Karena inilah bencana-bencana provinsi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri berharap proses transfer TKD dapat mulai berjalan pada awal pekan depan melalui koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

“Saya maunya minggu depan sudah ditransfer. Ini kan hari Sabtu, enggak masuk kerja, toh? Hari Senin berarti,” tuturnya.

(Sumber: Antara)