Sekjen PKS Muhammad Kholid. (NTVNews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan pihaknya enggan terburu-buru dalam memutuskan apakah akan mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau tidak.
Menurut dia, PKS membutuhkan waktu untuk melakukan kajian mendalam terlebih dahulu.
"Kita melibatkan partisipasi publik secara luas kepada masyarakat sehingga meaningful participation itu berjalan dengan baik," ujar Kholid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.
"Kita ingin bahas secara komprehensif nanti dulu di DPR RI ya. Kita dengarkan pandangan masyarakat, kita dengarkan pandangan para akademisi, ya, tokoh-tokoh bangsa, ormas ya, sehingga pembahasannya secara prosedural itu sudah memenuhi partisipasi publik," sambungnya.
Kholid mengatakan, baik pilkada melalui DPRD maupun dipilih secara langsung oleh rakyat, sama-sama konstitusional.
Walau begitu, karena pilkada langsung dipilih rakyat sudah berjalan 20 tahun, maka PKS akan melakukan evaluasi terlebih dahulu.
"Kita harus objektif, harus rasional, akademik, ya, apa evaluasi pilkada langsung selama 20 tahun? Dan kemudian apa alternatifnya? Jika memang ada koreksi," jelas dia.
"Nah, ini harus kita bahas di atas meja terbuka, transparan, partisipatif dengan masyarakat. Nah, ini yang kita ingin dorong. Kita tidak terlalu terburu-buru untuk membuat sebuah keputusan di sini sehingga perlu kita kaji secara mendalam secara komprehensif," imbuhnya.
Kholid menegaskan PKS akan memutuskan sistem pilkada mana yang paling baik tanpa terburu-buru.
"Jadi begini, kita tidak ingin terjebak pada setuju atau tidak setuju, tapi kita bahas dulu dengan kepala dingin, secara jernih, secara akademik," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
