JPO Sarinah Bakal Dibangun Lagi

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaji rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah di Jakarta Pusat. Langkah ini diambil karena fasilitas tersebut dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama untuk menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas dan meningkatkan keselamatan pejalan kaki.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa keberadaan JPO Sarinah memiliki fungsi penting bagi kelompok rentan. Menurutnya, JPO dapat menjadi sarana aman bagi difabel untuk menyeberang jalan di kawasan dengan arus lalu lintas padat seperti Sarinah.

"JPO Sarinah dalam kajian. Ini memang diperlukan terutama untuk difabel. Itu salah satu alasan, kemudian kenapa diadakan,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Jumat, 9 Januari 2026.

Pramono mengakui adanya pro dan kontra di tengah masyarakat terkait rencana pengaktifan kembali JPO Sarinah. Sejumlah komunitas pejalan kaki menginginkan penyeberangan tetap dilakukan di permukaan jalan melalui pelican crossing, yaitu fasilitas penyeberangan dengan lampu lalu lintas dan tombol khusus bagi pejalan kaki.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov DKI memastikan tidak akan menutup fasilitas yang sudah ada. Pelican crossing tetap berfungsi, sementara JPO disediakan sebagai alternatif pilihan bagi warga.

"Jalan kaki di bawah tetap dibuka, kemudian di atas sebagai alternatif pilihan. Jadi tetap, semua tak ada yang ditutup,” ungkapnya.

Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)

Baca Juga: Pramono: Taman Bendera Pusaka Diresmikan Bulan Februari

Pramono Anung juga menyebut bahwa wacana terkait JPO Sarinah sebenarnya telah dibahas sejak masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. Namun sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini, ia menegaskan siap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

“Urusan Sarinah terus terang keputusannya sebenarnya sudah dulu tetapi saya sebagai Gubernur sekarang, saya bertanggung jawab untuk itu,” ungkapnya.

Sebagai informasi, JPO Sarinah merupakan JPO pertama di Jakarta. Pada 2022, jembatan ini dibongkar pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat itu, pembongkaran dilakukan demi penataan kota dan estetika, agar pandangan ke Patung Selamat Datang dan gedung-gedung bersejarah tidak terhalang.

Sebagai pengganti, Pemprov DKI menerapkan pelican crossing yang dinilai lebih ramah bagi difabel, lansia, dan ibu hamil. Kini, Pemprov DKI Jakarta kembali mengkaji keberadaan JPO Sarinah dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keselamatan semua pengguna jalan.