Pramono Anung (Ntvnews.id/Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa aksi unjuk rasa buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, tidak ditujukan untuk memprotes Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026, digelar Kamis, 8 Januari 2026.
Politisi PDI Perjuangan tersebut memastikan, kebijakan UMP Jakarta justru lahir dari kesepakatan bersama yang transparan. Menurutnya, demonstrasi tersebut berkaitan dengan kebijakan upah minimum di sejumlah daerah lain, sementara Jakarta dipilih sebagai lokasi aksi karena merupakan pusat pemerintahan.
"Yang didemo bukan UMP-nya Jakarta, UMP daerah lain, tetapi dilaksanakan di Jakarta. Kenapa dilaksanakan di Jakarta? Ya, memang istananya ada di Jakarta,” kata Pramono ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 8 Januari 2026.
Baca Juga: Pramono Sebut Demo Buruh di Patung Kuda Tak Terkait UMP Jakarta
Pramono Anung (Ntvnews.id/Adiansyah)
Baca Juga: Pramono Mau Tata Ulang Pasar Baru hingga Kota Tua
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proses penetapan UMP Jakarta 2026 berjalan terbuka dan partisipatif melalui Dewan Pengupahan. Seluruh unsur terlibat aktif, mulai dari perwakilan buruh, pengusaha, hingga pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, dengan pengawasan langsung dari jajaran pimpinan terkait.
"Dan pelaksanaannya berjalan dengan ketat sebenarnya, tetapi solusinya berjalan dengan baik. Sehingga alfa-nya diputuskan 0,75 itu kesepakatan bersama. Dan mudah-mudahan Jakarta enggak ada. Karena UMP Jakarta juga dibandingkan daerah lain kan sudah tinggi sekali," ungkap Pramono Anung.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
