Menteri PPPA Pastikan Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Prioritas Pemulihan Bencana di Sipirok

Ntvnews.id, Tapanuli Selatan - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak menjadi prioritas utama dalam fase pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Penegasan tersebut disampaikan saat Menteri PPPA meninjau langsung posko pengungsian warga di Dusun Pengkolan, Desa Luwatlembang, Kecamatan Sipirok, Minggu, 4 Januari 2026.

Jurnalis NTV Emir  Hamzah dan Juru kamera Indarmawan Hadede berkesempatan mengikuti kegiatan menteri PPPA di Langkat maupun Tapanuli Selatan.

Dalam kunjungannya, Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan bahwa dampak bencana tidak hanya terlihat pada kerusakan fisik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan. Oleh karena itu, pendampingan psikososial dinilai sebagai bagian penting yang tidak terpisahkan dari proses pemulihan.

Melalui Kementerian PPPA, pemerintah menghadirkan kegiatan pendampingan psikososial di posko pengungsian untuk membantu memulihkan kondisi mental dan emosional para penyintas. Menteri PPPA turut menyapa anak-anak pengungsi, berinteraksi dengan para ibu, serta memastikan kebutuhan dasar dan rasa aman mereka tetap terpenuhi selama berada di pengungsian.

Selain pendampingan psikososial, Menteri PPPA juga mendorong dukungan konkret bagi anak-anak agar dapat kembali menjalani aktivitas belajar. Sejumlah bantuan perlengkapan sekolah disalurkan sebagai persiapan menyambut dimulainya kembali kegiatan pendidikan pada 5 Januari 2026. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan semangat anak-anak untuk belajar di tengah kondisi pascabencana.

Data pengungsian di Dusun Pengkolan mencatat sebanyak 115 kepala keluarga atau 369 jiwa masih bertahan di lokasi pengungsian. Dari jumlah tersebut, terdapat 119 anak yang terdiri dari balita hingga mahasiswa, serta enam ibu hamil dan kelompok lansia yang membutuhkan perhatian khusus.

Menteri PPPA menekankan bahwa kehadiran pemerintah di lokasi bencana merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk hak atas rasa aman, kesehatan mental, dan pendidikan. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi diharapkan berkelanjutan hingga proses pemulihan benar-benar tuntas.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, Kepala Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Dwi Endah Purwanti, Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap, unsur Forkopimda setempat, serta perwakilan organisasi perempuan.

Melalui kunjungan lapangan ini, Menteri PPPA menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh dengan menempatkan perempuan dan anak sebagai pusat perhatian, agar mereka dapat bangkit, pulih, dan kembali menata masa depan dengan lebih baik.