Pemprov Aceh Izinkan Bantuan Internasional Non-Pemerintah Masuk untuk Pemulihan Pascabencana

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 23 Des 2025, 15:55
thumbnail-author
Dedi
Penulis & Editor
Bagikan
Ilustrasi - Kondisi pascabencana banjir bandang di Aceh Tamiang, Rabu, 3 Desember 2025. (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas) Ilustrasi - Kondisi pascabencana banjir bandang di Aceh Tamiang, Rabu, 3 Desember 2025. (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas) (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh memastikan telah membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dari dunia internasional untuk penanganan bencana di Sumatera, khususnya Aceh. Namun, bantuan yang diperbolehkan masuk saat ini terbatas pada jalur non-pemerintahan.

“Iya benar, bantuan internasional untuk bencana Sumatera bisa masuk,” kata Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA di Banda Aceh, Senin, 22 Desember 2025, dilansir Antara

Muhammad MTA menjelaskan, kebijakan tersebut diambil setelah Pemprov Aceh melakukan konfirmasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari hasil koordinasi itu, bantuan internasional yang bersifat non-government to government atau bukan melalui pemerintah asing dinyatakan dibenarkan untuk masuk ke wilayah terdampak.

Baca Juga: Alat Berat Bersihkan Jalanan Aceh Tamiang dari Sisa Bencana, Kehidupan Berangsur Pulih

Sementara itu, untuk bantuan yang berasal langsung dari pemerintah luar negeri, Pemprov Aceh menyebut belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat. “Terkait bantuan goverment to goverment belum ada arahan,” ucap Muhammad MTA.

Dengan adanya kebijakan tersebut, lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional maupun organisasi sejenis sudah dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan guna mendukung pemulihan Aceh pascabencana.

Meski demikian, setiap bentuk bantuan tetap harus dilaporkan secara resmi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Ia menambahkan, untuk bantuan berupa barang atau logistik, mekanisme yang digunakan tetap mengacu pada aturan pelaporan yang berlaku di instansi kebencanaan. Adapun untuk program-program pemulihan, prosesnya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

Baca Juga: Kisah Heroik TNI di Aceh Tamiang Evakuasi Wanita Melahirkan, Terjang Banjir Bandang Pakai Pelepah Pisang

Hal ini, menurut dia, penting karena seluruh upaya rehabilitasi dan rekonstruksi harus selaras dengan R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) yang akan disusun oleh Pemprov Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

Muhammad MTA juga menegaskan bahwa Pemprov Aceh terus melakukan berbagai langkah pemulihan pascabencana. Gubernur Aceh, kata dia, secara aktif turun langsung ke daerah terdampak untuk memastikan kondisi lapangan serta menyiapkan langkah-langkah strategis yang terintegrasi ke depan.

“Dari beberapa kesempatan Gubernur Aceh selalu berharap agar semua kita dengan berbagai kelebihan dan kekurangan untuk selalu bersatu demi percepatan pemulihan ini,” ucap Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA.

x|close