Menlu Malaysia Tegaskan ASEAN Dibentuk untuk Menjaga Perdamaian Kawasan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 22 Des 2025, 14:43
thumbnail-author
Naurah Faticha
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan. ANTARA/HO-Telegram Wisma Putra/aa. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan. ANTARA/HO-Telegram Wisma Putra/aa. (Antara)

Ntvnews.id, Kuala Lumpur - Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengingatkan bahwa pembentukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejak awal ditujukan untuk menciptakan dan menjaga perdamaian di kawasan.

Pernyataan tersebut disampaikan Mohamad Hasan saat membuka pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN yang membahas upaya perdamaian konflik perbatasan Thailand–Kamboja di Kuala Lumpur, Senin, 22 Desember 2025.

"Ketika ASEAN didirikan, tujuan utamanya adalah sebagai sebuah proyek politik dan keamanan—sebuah proyek yang bertujuan mewujudkan perdamaian regional itulah asal-usul ASEAN," kata Mohamad Hasan dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Dalam pertemuan tertutup itu, Hasan menekankan bahwa pada tahun 1971 ASEAN telah menetapkan Deklarasi Kawasan Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (Zone of Peace, Freedom and Neutrality/ZOPFAN), yang kemudian diperkuat melalui Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation/TAC) pada tahun 1976.

"Pesannya bersifat abadi: non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, penolakan terhadap penggunaan kekerasan, dan kerja sama yang efektif demi stabilitas regional," jelasnya.

Ia menegaskan prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan komitmen ASEAN terhadap perdamaian dan kerja sama regional, yang telah dijalankan selama hampir enam dekade.

Baca Juga: Menlu ASEAN Gelar Pertemuan Khusus Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Dalam pandangannya, ASEAN merupakan sebuah pencapaian politik dan keamanan yang luar biasa karena mampu bertahan, beradaptasi, serta terus berorientasi ke masa depan.

Namun demikian, Hasan menyampaikan bahwa ASEAN saat ini berada pada fase krusial di tengah dinamika regional dan global yang ditandai dengan disrupsi geopolitik yang berpotensi menggoyahkan tatanan kawasan.

Kondisi tersebut, menurutnya, dapat mengancam kredibilitas ASEAN sebagai salah satu organisasi regional paling damai dan paling berhasil dalam sejarah modern.

"Dan dalam ASEAN serta dunia yang sangat saling terhubung, sebuah guncangan keamanan merupakan urusan ASEAN sekaligus menjadi perhatian global. Inilah sebabnya mengapa semua pihak harus menjadikan penghentian permusuhan dan penyelesaian damai sebagai prioritas utama," ujar Hasan.

Ia menyatakan Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 sangat prihatin atas jatuhnya korban sipil akibat konflik Thailand–Kamboja, termasuk dampaknya terhadap mata pencaharian masyarakat serta terjadinya perpindahan penduduk dalam jumlah besar.

Hasan menjelaskan bahwa sejak konflik perbatasan Thailand–Kamboja kembali memanas pada Juli 2025, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara aktif memfasilitasi solusi damai melalui komunikasi intensif dengan Perdana Menteri Kamboja dan Thailand.

Baca Juga: PM Malaysia Hubungi Kamboja dan Thailand Jelang Pertemuan Menlu ASEAN

Upaya tersebut menghasilkan Perjanjian Gencatan Senjata pada 28 Juli 2025, yang kemudian diikuti sejumlah kesepakatan lanjutan, termasuk Perjanjian Perdamaian Kuala Lumpur yang ditandatangani pada 26 Oktober 2025 saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-47 ASEAN oleh Perdana Menteri Kamboja dan Thailand, serta disaksikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Malaysia sebagai Ketua ASEAN, lanjut Hasan, mendorong kedua negara untuk melaksanakan seluruh perjanjian tersebut secara penuh dan efektif.

"Sepanjang proses keterlibatan ini, Perdana Menteri Anwar juga secara aktif berkomunikasi dengan para Pemimpin ASEAN lainnya guna menangani situasi tersebut," jelasnya.

"Pada tanggal 12 Desember, PM Anwar menyampaikan keprihatinan Malaysia dan mendesak kedua pihak untuk menahan diri, menghentikan seluruh permusuhan, serta menghindari tindakan militer lebih lanjut, termasuk penggunaan kekuatan atau pergerakan maju satuan bersenjata, yang berlaku efektif mulai 13 Desember 2025 pukul 22.00," kata dia.

Hasan menambahkan bahwa sehari sebelum pertemuan menteri luar negeri ASEAN digelar, Perdana Menteri Anwar kembali menghubungi Perdana Menteri Kamboja dan Thailand untuk membahas langkah-langkah terbaik dalam meredakan ketegangan.

Baca Juga: Militer Thailand Dituding Gunakan F-16 Hancurkan Jembatan Sipil Kamboja

Dalam komunikasi tersebut, Anwar menekankan pentingnya menjunjung tinggi semangat dialog, kebijaksanaan, dan saling menghormati demi mengakhiri ketegangan serta menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Selain jalur diplomasi, Panglima Angkatan Pertahanan Malaysia melalui mekanisme Tim Pengamat ASEAN (ASEAN Observer Team/AOT) juga terus berkoordinasi dengan mitra dari Kamboja dan Thailand guna memantau situasi di lapangan.

Hasan turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh menteri luar negeri ASEAN yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn dan Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow, atas komitmen mereka untuk mencari solusi bersama.

Ia berharap pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur dapat memperkuat upaya pemulihan stabilitas di wilayah terdampak serta mendorong tercapainya solusi damai yang berkelanjutan bagi Thailand dan Kamboja.

(Sumber: Antara) 

x|close