KPK Lakukan OTT di Bekasi

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tengah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-10 pada tahun 2025, yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat.

“Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025. Ia menambahkan, OTT tersebut hingga pukul 21.00 WIB masih berlangsung. “Masih berlangsung,” katanya singkat.

Baca Juga: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel KPK

Sebelumnya, dilaporkan tiga penyidik KPK menyegel ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, pada Kamis malam, 18 Desember 2025.

OTT di Bekasi ini menjadi bagian dari rangkaian operasi KPK sepanjang tahun 2025, yang diawali dengan beberapa kasus, antara lain:

• Maret 2025, OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

• Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

• 7-8 Agustus 2025, OTT di Jakarta, Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan) terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

• 13 Agustus 2025, OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

• 20 Agustus 2025, OTT kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.

• 3 November 2025, OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

• 7 November 2025, OTT terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek RSUD dr. Harjono Ponorogo, dan gratifikasi.

• 9-10 Desember 2025, OTT terhadap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi.

• 17-18 Desember 2025, OTT di Tangerang yang menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta, dengan penyitaan uang senilai Rp900 juta.

Baca Juga: KPK Diminta Cek Pinjaman Rp75 M Bupati Nias Utara ke Bank Sumut

(Sumber: Antara)