Yenny Wahid Soroti Dampak Negatif Pengelolaan Tambang oleh Ormas di Haul Gus Dur

Ntvnews.id, Jombang - Putri Presiden ke-4 Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pengelolaan tambang yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) karena dinilai lebih banyak menimbulkan mudarat.

Pernyataan tersebut disampaikan Yenny Wahid saat menghadiri haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

“Sekarang sudah jelas yang di depan mata ada mudarat yang besar yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita. Saya mendukung seruan K.H. Said (mantan Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj) yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah,” katanya di Jombang, Kamis.

Ia mengungkapkan bahwa menjelang pelaksanaan haul sang ayah, dirinya sempat dihubungi oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam komunikasi tersebut, keduanya membahas dinamika politik nasional, termasuk situasi yang tengah terjadi di internal Nahdlatul Ulama (NU).

Yenny menjelaskan bahwa dalam pembicaraan itu, Luhut menyatakan ketidaksetujuannya jika organisasi masyarakat diberi kewenangan mengelola tambang. Sejak awal, menurut Yenny, Luhut juga enggan menandatangani kebijakan tersebut karena menilai pengelolaan tambang merupakan hal yang tidak mudah.

Baca Juga: Bahlil Susun Peraturan Menteri Pengelolaan Tambang UMKM

Ia menambahkan, pandangan tersebut sejalan dengan pepatah yang kerap disampaikan masyarakat Tionghoa, bahwa orang yang mengelola tambang harus memiliki “tangan yang dingin”, karena jika tidak, pengelolaan tersebut justru dapat memicu perpecahan.

Yenny mengaku prihatin dengan kondisi NU saat ini. Ia mengingatkan bahwa pada masa awal berdirinya, NU ibarat tali tambang yang berfungsi mengikat dan mempersatukan semua pihak, namun kini justru berpotensi menjadi ancaman bagi para pemimpinnya. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan perenungan bersama.

Ia pun menyampaikan seruan moral agar NU menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan mudarat. Apabila pemerintah ingin memberikan dukungan, Yenny menilai bantuan tersebut sebaiknya disalurkan dalam bentuk anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sekolah, pondok pesantren, maupun rumah, yang dinilainya lebih memberikan manfaat nyata.

“Tapi kalau seperti ini (pengelolaan tambang) mudaratnya jauh lebih besar,” kata dia.

Yenny juga mengingat kembali pesan pendiri NU, K.H. Hasyim Asy’ari, yang sejak awal menegaskan bahwa NU didirikan dengan semangat persatuan dan mahabbah atau kasih sayang antarsesama, serta bertujuan untuk terus menyebarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja).

Baca Juga: Bahlil Bantah Perlakuan Khusus untuk AS dalam Pengelolaan Tambang

Ia menyampaikan permohonan maaf apabila pernyataannya menyinggung pihak tertentu. Namun, hal tersebut diungkapkannya sebagai bentuk kegelisahan terhadap kondisi NU saat ini.

Lebih lanjut, Yenny menyebutkan bahwa Luhut juga mengungkap adanya seorang menteri yang bersikeras memberikan izin tambang. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, menteri tersebut disebut memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan partainya.

“Ada teman-teman wartawan yang mengatakan menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Ini berarti NU dipakai sebagai alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita cermati,” kata dia.

Yenny menegaskan bahwa NU tidak seharusnya terjebak dalam situasi semacam itu karena justru akan membawa kerugian.

“NU jangan masuk ke jebakan semacam ini. NU besar. Tugas kita semua menjaganya, agar kita bisa menjaga Indonesia dan menjaga dunia,” kata Yenny.

Haul ke-16 Gus Dur tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Kiai Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

(Sumber : Antara)