Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi saat diwawancarai awak media usai mengunjungi pengungsi korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis, 4 Desember 2025. ANTARA/HO-Humas Pemprov Sumbar/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Padang - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyurati Presiden Prabowo Subianto agar membatalkan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp2,6 triliun. Surat itu dilayangkan sebagai upaya memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.
"Di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai," kata Mahyeldi di Kota Padang, Kamis, 4 Desember 2025.
Selain Presiden, Mahyeldi juga menyurati Menteri Keuangan agar efisiensi TKD untuk daerah tersebut dikembalikan, mengingat kebutuhan mendesak untuk penanganan bencana.
Mahyeldi menambahkan, pengembalian alokasi dana yang dipotong akan menjadi penguat bagi daerah terdampak dalam upaya rehabilitasi, rekonstruksi infrastruktur, dan pemulihan pasca-bencana.
“Apalagi, kerusakan yang terjadi cukup berat dan tersebar di banyak daerah,” ujarnya.
Baca Juga: Ratusan Ton Bantuan Dikirim ke Sumatera, TNI Percepat Penanganan Bencana
Baca Juga: Infografik: Bantuan Kesehatan Bagi Korban Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar
Data Pemprov Sumbar menunjukkan bencana hidrometeorologi menimbulkan kerusakan signifikan, meliputi 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, 317 unit rumah hilang, 94 jembatan rusak, serta sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional terdampak.
"Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sambil terus membuka akses ke daerah terdampak agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata," jelas Mahyeldi.
Untuk jangka panjang, Mahyeldi menyatakan pemerintah daerah akan memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh. "Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar," tambahnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, termasuk bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial, hingga pemerintah provinsi lain.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumbar 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000. Pemotongan ini mencakup 19 kabupaten dan kota, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
