Wamenkes: Pemerintah Siapkan 150 Prodi Dokter Spesialis demi Pemerataan Tenaga Dokter

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan bahwa pemerintah berupaya mempercepat pemerataan tenaga dokter spesialis di seluruh Indonesia dengan membuka kembali 150 Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) baru yang nantinya ditempatkan di seluruh kabupaten/kota.

Menjawab pertanyaan wartawan seusai Forum Nasional Pertama Konsil Kesehatan Indonesia di Jakarta, Selasa, 25 November 2025, Benjamin menyinggung bahwa sejumlah kejadian di daerah, termasuk Papua, menunjukkan betapa pentingnya ketersediaan dokter spesialis.

“Program dari para pemerintahan dari Pak Prabowo, Pak Gibran ini adalah mempercepat pendidikan dan bahkan sekarang dilakukan adalah memberikan pendidikan spesialis itu diambil dari putra-putra daerah dan gratis pembiayaannya ditanggung Kementerian Kesehatan,” ujar Benjamin.

Baca Juga: Wamenkes: Banten Catat Penemuan Kasus TB Tertinggi di Indonesia

Ia menambahkan bahwa pemerintah sudah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk menambah kapasitas pendidikan dokter spesialis.

“Tadi saya pagi-pagi rapat di Mendikti, kita akan buka lagi 150 prodi spesialis untuk menciptakan spesialis. Untuk bisa dikirim ke 514 kabupaten/kota,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Targetkan 30 Fakultas Kedokteran Baru untuk Penuhi Kebutuhan Tenaga Medis

Menurut Benjamin, pola rekrutmen putra daerah bertujuan agar para dokter spesialis yang dididik dapat kembali mengabdi di kampung halaman mereka, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menjelaskan bahwa hasil dari program pemerataan tersebut baru akan terlihat dalam 3–4 tahun mendatang karena inisiatif tersebut baru saja berjalan. Saat ini sekitar 47 persen kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki dokter spesialis sesuai kebutuhan minimal. Jenis spesialis yang dianggap wajib tersedia antara lain penyakit dalam, kandungan (obgyn), bedah, anak, anestesi, radiologi, dan patologi klinis.

Baca Juga: Prabowo Mau Tambah 30 Fakultas Kedokteran Baru di Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Benjamin juga menyampaikan bahwa Kemenkes telah mengirimkan tim ke Papua untuk menyelidiki kasus meninggalnya Irene Sokoy beserta bayinya setelah diduga ditolak oleh sejumlah rumah sakit.

Terkait kasus itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit kepada rumah sakit di Provinsi Papua. Audit tersebut akan mencakup berbagai aspek regulasi, termasuk peraturan yang diterapkan pemerintah daerah.

(Sumber: Antara)