Pemerintah Siapkan Lompatan Produksi Protein untuk Program MBG 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan peningkatan kapasitas produksi pangan berbasis protein untuk mendukung pelaksanaan program makanan bergizi gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima mulai 2026.

Ia mengatakan bahwa kebutuhan pangan untuk program tersebut tidak hanya mencakup telur, tetapi juga ikan, ayam, sayuran, dan buah. Pemerintah memandang bahwa penguatan pasokan protein harus dikebut karena dalam beberapa tahun terakhir produksi komoditas karbohidrat sudah mengalami peningkatan signifikan.

“Prinsip (program pangan) untuk mendukung Makanan Bergizi Gratis. Tahun depan, diperkirakan (pemerintah) akan memberikan kepada 82,9 juta penerima. Kalau satu hari perlu satu butir telur, maka kita perlu satu hari 82,9 juta butir telur tahun depan. Lalu kita perlu ikan, maka kita perlu 82,9 juta potong ikan tahun depan,” kata Zulhas dalam paparan pada International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025 di Jakarta, Senin, 17 November 2025.

Dalam paparannya, Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah merencanakan pembangunan tambak ikan berskala besar di Jawa seluas sekitar 20.000 hektare serta pengembangan tambak di 500 kabupaten dan kota. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 2.000 desa nelayan pada 2026 sebagai bagian dari penguatan sektor perikanan.

Baca Juga: Cerita Prabowo Soal Banyak Anak Teriak Belum Terima MBG

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan pakan ternak dan perluasan budidaya ayam secara nasional sebagai upaya memperkuat suplai protein. Menurutnya, kebutuhan besar dari program MBG memerlukan dukungan lintas sektor agar pasokan bahan pangan tetap stabil.

Di sisi lain, Zulhas memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai produksi pangan. Pada tahun ini, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, sementara produksi jagung diproyeksikan tumbuh sekitar 9 persen.

Dengan kondisi itu, pemerintah tidak akan melakukan impor beras di akhir tahun karena ketersediaan dalam negeri sudah mencukupi. Tahun sebelumnya, impor beras mencapai sekitar 4,5 juta ton, namun tahun ini terdapat surplus sekitar empat juta ton.

“Perintah Bapak Presiden, kedaulatan pangan tidak boleh ditawar-tawar. Berapapun ongkosnya, kita harus lakukan,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo: Alhamdulillah MBG Hari Ini Sudah Capai 44 Juta Penerima

Meski optimistis, Zulhas menekankan bahwa pemerintah tetap memerlukan inovasi dan teknologi baru untuk memperkuat produksi pangan nasional. Ia menyebut varietas padi unggul, mekanisasi, serta riset berbasis kolaborasi, termasuk kerja sama internasional, sebagai elemen penting dalam percepatan transformasi sektor pertanian.

“Indonesia 1 hingga 5 tahun ke depan akan membangun menuju kedaulatan pangan secara besar-besaran,” lanjutnya.

Pemerintah berharap bahwa upaya memperluas kapasitas produksi, dipadukan dengan kolaborasi lintas negara melalui forum beras berkelanjutan seperti ISRF, mampu memperkuat ketahanan pangan nasional jangka panjang.

(Sumber: Antara)