Komisi Reformasi Polri Tambah Satu Anggota Perempuan atas Inisiatif Presiden Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengumumkan bahwa akan ada satu anggota perempuan yang segera bergabung dalam struktur komisi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Insyaallah mungkin minggu depan akan ada tambahan satu orang ya, ibu-ibu. Saya belum sebut namanya,” ujar Jimly di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin, 10 November 2025.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, penambahan anggota perempuan merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo. Ia mengatakan Presiden ingin memastikan adanya keterwakilan perempuan dalam komisi tersebut.

“Karena setelah dilantik, ‘loh ternyata laki-laki semua’. Jadi, bukan usulan kami, melainkan beliau sendiri. Nah, namanya sudah ada, tinggal diteken,” kata Jimly.

Dengan adanya tambahan tersebut, jumlah anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri akan menjadi 11 orang. Sebelumnya, pada Jumat, 7 November 2025, Presiden Prabowo telah melantik 10 anggota komisi di Istana Merdeka, Jakarta.

Baca Juga: Prabowo Dorong Komisi Reformasi Polri Wujudkan Supremasi Hukum dan Keadilan

Pelantikan itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jimly ditunjuk sebagai ketua sekaligus anggota komisi tersebut.

Selain Jimly, sembilan anggota lainnya adalah Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo; Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri; Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan; Mendagri sekaligus mantan Kapolri 2016–2019 Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; mantan Menko Polhukam sekaligus eks Ketua MK Mahfud MD; mantan Kapolri periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz; dan mantan Kapolri periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.

Baca Juga: Komisi Percepatan Reformasi Polri Siap Bekerja Cepat dan Terbuka Evaluasi Kelembagaan Polri

Pembentukan komisi ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk menjalankan reformasi internal Polri, sesuai aspirasi masyarakat yang semakin kuat sejak Agustus 2025.

Komisi ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas di tubuh kepolisian.

(Sumber: Antara)