Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjawab pertanyaan awak media terkait kebijakan tarif PBB pedesaan dan perkotaan di Ponorogo. (Antara/HO - Prastyo) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
“Mutasi dan promosi jabatan,”
ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim penyidik KPK masih melakukan kegiatan lapangan untuk mendalami kasus tersebut.
“Tim masih berada di lapangan dalam rangkaian OTT,” kata Budi.
Sesuai dengan ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, termasuk Bupati Ponorogo.
OTT terhadap Sugiri Sancoko ini menjadi operasi tangkap tangan ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
Baca Juga: Profil Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo yang Terjaring OTT KPK
Sebelumnya, lembaga antirasuah tersebut telah melakukan sejumlah OTT lain, antara lain:
- Maret 2025, OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
- Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
- 7–8 Agustus 2025, OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
- 13 Agustus 2025, OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
- 20 Agustus 2025, OTT terkait dugaan pemerasan dalam sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan.
- 3 November 2025, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau tahun anggaran 2025.
Dengan penangkapan ini, KPK kembali menegaskan komitmennya untuk menindak praktik jual beli jabatan di pemerintahan daerah yang merusak tata kelola birokrasi dan pelayanan publik.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
