Kosovo dan Serbia Bersitegang di Sidang PBB

Ntvnews.id, New York - Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 21 Oktober 2025, kembali memperlihatkan ketegangan antara Kosovo dan Serbia.

Dalam agenda yang membahas laporan terbaru United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) tersebut, kedua negara saling melontarkan tuduhan atas meningkatnya konflik di kawasan Balkan.

Menteri Luar Negeri Kosovo Donika Gervalla-Schwarz menilai kehadiran UNMIK sudah tidak lagi relevan dan justru menjadi beban keuangan bagi komunitas internasional. Ia menuding Serbia masih memiliki ambisi hegemonik terhadap Kosovo dengan terus menggunakan istilah “Kosovo dan Metohija” dalam forum-forum resmi internasional.

“Serbia kini menjadi ancaman nyata bagi kawasan. Kami melihat penyebaran propaganda sistematis yang mempersiapkan agresi militer terhadap negara kami,” ujarnya di hadapan Dewan Keamanan, dikutip dari Anadolu, Kamis, 23 Oktober 2025.

Baca Juga: Dunia Ketar-ketir Usai Iran Batalkan Kesepakatan Nuklir dengan PBB

Gervalla-Schwarz juga menyoroti kekuatan militer Serbia yang dinilainya jauh melampaui kebutuhan pertahanan nasional. Menurutnya, sebagian besar persenjataan tersebut berasal dari Rusia dan Tiongkok, yang mencerminkan agenda geopolitik yang lebih luas di Eropa Timur.

“Banyak yang menyebut Serbia sebagai ‘Rusia kecil’ karena pengaruh Moskow begitu kuat di sana,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Serbia Marko Djuric menuding pemerintah Kosovo melakukan pelanggaran sistematis terhadap hak-hak warga Serbia yang tinggal di wilayah tersebut. Ia menggambarkan situasi di lapangan sebagai “kehancuran kehidupan manusia dan penyangkalan hak secara sistematis.”

Baca Juga: Sekjen PBB Sampaikan Surat ke Trump Bahas Kerja Sama Damai Gaza

Djuric menegaskan komitmen Serbia untuk menjaga perdamaian dan menyerukan agar Dewan Keamanan tetap mempertahankan mandat UNMIK guna melindungi komunitas Serbia di Kosovo.

Kosovo sendiri memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 2008 dan telah diakui oleh 108 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Turki. Namun Serbia masih menolak mengakui kemerdekaan tersebut dan tetap menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan lintas batas terus meningkat, terutama di wilayah dengan mayoritas penduduk etnis Serbia. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran baru atas stabilitas dan keamanan kawasan Balkan yang masih rapuh.