Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik menilai, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berhasil membangun fondasi penting menuju kemandirian energi nasional dan pemerataan akses, terutama bagi masyarakat di wilayah pelosok.
Jamaludin mengatakan pemerintah tidak hanya berfokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga memperkuat fondasi energi rakyat.
"Program listrik desa, pengembangan biodiesel, hingga legalisasi sumur minyak rakyat adalah langkah maju yang patut diapresiasi,” kata Jamaludin di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
Baca Juga: Prabowo Ingatkan Kejagung-Polri: Jangan Cari-cari Perkara, Apalagi ke Orang Kecil
Ia menilai keberhasilan program Listrik Desa dan Desa Terang telah membuka akses energi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), termasuk melalui pembangunan PLTS komunal dan jaringan distribusi PLN. Menurutnya, kehadiran listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi desa serta mendukung pendidikan dan kesehatan masyarakat setempat.
Selain itu, Jamaludin menilai kebijakan bahan bakar nabati melalui Biodiesel B40 menuju B50 tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani sawit di berbagai daerah.
"Kebijakan biodiesel ini menjaga harga sawit rakyat tetap stabil. Ketika energi terhubung dengan perkebunan, maka ekonomi desa ikut bergerak,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah awal implementasi Bioetanol E10 yang berbasis tebu, singkong, dan jagung. Menurutnya, diversifikasi energi berbasis pertanian tersebut membuka peluang investasi pabrik bioenergi di daerah, sekaligus menciptakan pasar baru bagi komoditas pangan nasional.
Baca Juga: Sentra Fauna Lenteng Agung Siap Ditempati Eks Pedagang Pasar Barito
Selain itu, Jamaludin menyambut baik kebijakan legalisasi Sumur Minyak Rakyat serta pemberian akses tambang untuk koperasi dan UMKM. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerataan akses terhadap sumber daya energi.
“Pertambangan rakyat harus kita lihat sebagai peluang pembangunan, bukan pelanggaran. Ketika negara memberi izin kepada koperasi dan sumur rakyat, itu artinya negara percaya bahwa rakyat mampu menjadi pelaku energi, bukan hanya penonton,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan implementasi di lapangan agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat kecil. Jamaludin juga mendorong agar transisi energi menuju EBT dilakukan secara bertahap tanpa meninggalkan kelompok rentan.
“Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. Tugas kita di DPR adalah memastikan setiap kebijakan energi sampai ke dapur rakyat, bukan hanya berhenti di meja regulasi,” ujarnya.
Baca Juga: Airlangga Targetkan Pembahasan Tarif dengan AS Rampung pada Desember 2025
(Sumber: Antara)