Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menjawab pertanyaan wartawan usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025. ANTARA/Prisca Triferna (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa wilayah DKI Jakarta dan Bandung Raya belum direkomendasikan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), meski memiliki volume sampah harian yang besar.
Menurut Hanif, hambatan utama yang menyebabkan kedua wilayah tersebut belum diajukan adalah keterbatasan lahan dan ketersediaan air yang dibutuhkan untuk mendukung pengoperasian fasilitas PSEL.
"Ada tujuh daerah yang siap. Yang tidak siap, yang sangat saya sayangkan, Jakarta yang sampahnya 8 ribu ton per hari. Ini tidak siap untuk PSEL," kata Hanif di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.
Ia menambahkan, Bandung Raya juga mengalami kendala serupa sehingga belum bisa diusulkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk pembangunan proyek tersebut.
"Alasan kedua wilayah tersebut belum direkomendasikan untuk pembangunan PSEL meski memiliki jumlah timbulan sampah harian yang tinggi adalah karena ketiadaan lahan dan air yang mencukupi untuk pengelolaan fasilitas tersebut," ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Fokuskan Pembangunan PSEL di 10 Wilayah Utama
Hanif meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar menindaklanjuti persoalan itu, guna mengurangi tumpukan sampah yang terus meningkat di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sepanjang 2023 Jakarta menghasilkan sekitar 8.600 ton sampah setiap hari. Sementara itu, total timbulan sampah di seluruh wilayah Jawa Barat mencapai 22.019 ton per hari, dengan rincian Kota Bandung 1.609 ton, Kabupaten Bandung 1.301 ton, dan Kabupaten Bandung Barat 742 ton.
"Ini yang perlu sekali dilakukan akselerasi. Kami sangat ingin bahwa proyek ini tidak mangkrak di kemudian hari. Sehingga semua kesiapannya kita atur dengan detail, mulai dari kesiapan tanah, akses ke sana, kemudian ketersediaan air, ketersediaan koneksi dengan listrik kemudian keberadaan masyarakat. Jangan sampai nanti instalasi ini dibangun, masyarakat menolak," kata Hanif menegaskan.
Baca Juga: Danantara Siapkan Rp3 Triliun untuk Tiap Proyek PSEL di 33 Lokasi
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan teknis dan sosial sebelum proyek dijalankan agar tidak menghadapi penolakan masyarakat di kemudian hari.
Sebelumnya, Hanif telah menyerahkan laporan mengenai tujuh daerah yang dinilai siap untuk proyek PSEL kepada CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, setelah dilakukan verifikasi di lapangan.
Ketujuh wilayah tersebut meliputi Yogyakarta Raya (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul), Denpasar Raya (Kota Denpasar, Kabupaten Badung), Bogor Raya (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok), Bekasi Raya (Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi), Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan), Medan Raya (Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang), serta Semarang Raya (Kota Semarang, Kabupaten Semarang).
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
