Ntvnews.id, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan layanan kesehatan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, disiagakan selama 24 jam untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi magnitudo 5,7 pada Kamis, 25 September 2025.
"Dalam rapat koordinasi Sabtu, 27 September 2025, diputuskan pengoperasian dapur umum selama tiga hari ke depan serta penyiagaan layanan kesehatan puskesmas 24 jam," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, di Jakarta, Minggu, 28 September 2025.
Baca Juga: KEK Sanur Diresmikan, Erick Thohir: Lompatan Besar Layanan Kesehatan Terpadu Kelas Dunia
Ia menjelaskan, gempa tersebut memengaruhi 550 jiwa. Namun, tidak ada laporan mengenai korban luka maupun meninggal dunia.
“Warga yang rumahnya rusak untuk sementara melakukan evakuasi mandiri ke rumah kerabat,” katanya.
BNPB juga menurunkan tim yang dipimpin Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat, Agus Riyanto, guna membantu warga serta mempercepat penanganan bencana dengan berkoordinasi bersama BPBD Situbondo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga: Mudahkan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat Indonesia
Hasil kaji cepat BNPB per Sabtu, 28 September 2025 menunjukkan ada 137 rumah yang rusak akibat gempa, terdiri atas 56 rumah rusak berat, 20 rusak sedang, dan 61 rusak ringan.
Untuk mendukung kebutuhan warga, BNPB telah menyalurkan bantuan darurat berupa 50 tenda keluarga, satu tenda pengungsi, 200 paket sembako, 100 selimut, 100 matras, dan 100 terpal. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan material bangunan seperti semen, pasir, dan batu bata untuk perbaikan rumah terdampak.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya melaporkan adanya 24 kali gempa susulan setelah guncangan utama magnitudo 5,7 yang dirasakan di Banyuwangi dan Situbondo, serta potensi cuaca ekstrem selama peralihan musim.
“Masyarakat hendaknya menyiapkan tas siaga bencana dan selalu mengikuti informasi resmi dari BNPB, BPBD, maupun BMKG,” kata Abdul.
(Sumber: Antara)