Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut ada dua desa di Bogor, Jawa Barat yang dilelang. Menurut dia, pemerintah dan DPR perlu segera mengambil sikap mengenai pelelangan itu.
Ini disampaikan Yandri dalam rapat audiensi bersama menteri, petani dan pimpinan DPR di ruang rapat Komisi XIII DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 September 2025.
"Ada dua desa sekarang, di Bogor, di Kecamatan Sukamakmur, yaitu Desa Sukamulya dan Sukaharja lagi dilelang Pak Dasco," ujar Yandri.
Yandri mengungkapkan, desa tersebut telah berdiri sejak 1930. Tapi saat ini justru telah terpasangi pelang lelang.
"Desa ini berdiri tahun 1930, sebelum merdeka, tapi ketika tahun 80, ada salah satu perusahaan, Gunung Makmur apa itu, mengagunkan tanah ke bank, ini kredit macet, ternyata tanah itu tanah desa, dan sekarang sedang dipasang pelangnya," tuturnya.
Baca Juga: Mendes Yandri: Prabowo, Satu-satunya Presiden yang Masukkan Kata Desa dalam Asta Cita
Preskom NT Corp Nurdin Tampubolo dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di acara Nusantara Energy Forum 2025 di Ballrom NT Tower, Jakarta Timur, Rabu, 20 Agustus 2025. (Nusantara TV)
"Saya kira ini DPR bersama pemerintah harus ambil sikap, Pak Dasco. Tidak boleh di negeri ini, yang 80 tahun Indonesia merdeka, ada desa yang dilelang, Pak," imbuh Yandri.
Lebih lanjut, kata Yandri, berdasarkan data yang ada, sebanyak 3.000 desa masuk kawasan hutan. Padahal, menurutnya para warga desa itu juga memiliki KTP dan ikut pemilu.
"Data kami sekarang hampir 3.000 desa itu masuk dalam kawasan hutan, artinya desanya kawasan hutan semua. Bayangkan ini, Pak Dasco, desanya penduduknya ada, KTP-nya ada, ikut pemilu, tapi desanya kawasan hutan semua," tuturnya.
Yandri mencontohkan, Desa Sukawangi, Bogor, yang berada dalam kawasan hutan. Ia menyebut total telah ada empat orang yang ditangkap lantaran menggarap tanah di desa itu.
"Mereka nggak bisa ngegarap apa-apa, kalau garap ditangkap. Sudah 4 orang yang ditangkap," ucapnya.
Di samping itu, ada 16 ribu desa yang disebut berimpit dengan hutan. Akibatnya, desa-desa tersebut menjadi daerah tertinggal.
"Kenapa? Listrik nggak bisa masuk. Karena PLN nggak berani masuk, karena itu kawasan hutan. Ada di Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan, sampai hari ini nggak punya jalan Pak, dua desa," kata dia.
"Kenapa? Dari jalan raya menuju desa itu, ini kawasan hutan, tidak boleh dibangun. APBD nggak berani masuk, tadi kata Pak Nusron takut dianggap korupsi. APBN juga nggak berani masuk," lanjut dia.
Atas itu, menurut Yandri perlu ada penyelesaian secara komprehensif mengenai persoalan tersebut. Desa-desa itu, kata dia perlu dikeluarkan dari kawasan hutan.
"Mungkin kami usulkan di forum yang terhormat ini, dengan kepiawaian, Prof Dasco, saya kira perlu kita mengambil langkah taktis strategis sehingga terutama desa, Pak," jelasnya.
"Jadi hampir 25 juta orang yang tersasar akibat masuk dalam kawasan hutan ini. Dan rata-rata mereka miskin, karena tidak punya infrastruktur dasar, pendidikan dasar, dan lain-lain," imbuh politikus PAN.