BGN Bantah Isu SPPG Fiktif, Tegaskan Proses Pembangunan Diawasi Ketat

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pihak BGN memastikan seluruh proses pembangunan SPPG diawasi ketat agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, di Jakarta, Senin, 22 September 2025menjelaskan isu tersebut muncul karena adanya sejumlah lokasi yang sudah dipasang spanduk bertuliskan rencana pembangunan SPPG, namun pembangunan fisiknya belum berjalan.

"Sampai saat ini sangat yakin tidak ada SPPG fiktif. Berita SPPG fiktif itu muncul karena warga menemukan titik-titik lokasi dipasang spanduk (tertulis) yakni: 'Di sini akan dibangun SPPG'," kata Sony.

Baca Juga: BGN: 8.018 SPPG Telah Beroperasi, Serap Anggaran Rp15,7 Miliar

Sony menyebut lokasi-lokasi tersebut memang telah didaftarkan dalam portal mitra.bgn.go.id, namun tidak kunjung dibangun selama berhari-hari hingga berbulan-bulan.

"Hal tersebut tentu saja menghambat Program MBG, karena menghambat calon-calon mitra yang serius membangun, karena dalam sistem lokasi tersebut terlihat penuh," ujarnya.

Ia menjelaskan proses verifikasi SPPG berlangsung melalui 10 tahapan mulai dari pendaftaran, pembangunan, survei lapangan, penentuan kelayakan, hingga pembuatan akun virtual sebelum dana MBG dapat dicairkan.

Sony menambahkan pencairan anggaran pun diawasi ketat karena hanya dapat digunakan jika diajukan yayasan sebagai pelaksana (maker) dan disetujui Kepala SPPG sebagai approver sesuai kebutuhan dan harga pasar yang berlaku.

Baca Juga: Prabowo Lantik Nanik Deyang dan Soni Sanjaya Jadi Wakil Kepala BGN untuk Perkuat Program MBG

"Dengan demikian, bila ada bangunan SPPG namun tidak ada Kepala SPPG, tidak ada PIC yayasan maka tidak akan ada virtual account. Tidak ada virtual account maka tidak ada anggaran yang dikirimkan, oleh karena itu, tidak akan ada SPPG fiktif," jelasnya.

Sebagai langkah korektif, BGN melakukan reset terhadap usulan yang tidak menunjukkan progres lebih dari 20 hari, membuka kanal komplain melalui WhatsApp dengan verifikasi bukti, serta menggelar pertemuan dengan calon mitra di 16 kota untuk memastikan keseriusan pembangunan.

"Kami tengah melakukan reset (rollback) terhadap usulan-usulan yang sudah dalam status proses persiapan. Namun, lebih dari 20 hari tidak ada laporan progres pembangunan SPPG, status usulan dikembalikan ke status verifikasi pengajuan," ujar Sony.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, menyoroti dugaan SPPG fiktif dalam Program MBG yang dikelola BGN.

Baca Juga: Kepala BGN: Program MBG Sudah Serap 600 Ribu Tenaga Kerja

"BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya. Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada. Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual," kata Sahidin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 20 September 2025 (20/9).

Menanggapi hal itu, Sahidin mendorong BGN memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan operasional SPPG di lapangan. Ia juga menyoroti informasi bahwa banyak SPPG dikuasai segelintir orang.

(Sumber: Antara)