Komisi IX DPR Usulkan Pengelolaan Makan Bergizi Gratis Diserahkan ke Sekolah

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan agar pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diserahkan kepada pihak sekolah. Usulan ini disampaikan menyusul maraknya kasus keracunan yang menimpa siswa penerima MBG di berbagai daerah.

“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya kepada wartawan di Jakarta, Senin, 22 September 2025.

Menurut Yahya, jika sekolah diberi mandat sebagai penyedia MBG, kualitas makanan akan lebih terjamin.

“Akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” ujarnya.

Baca Juga: Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Serang, Banten: Wujud Komitmen Pemerintah Tingkatkan Literasi Gizi Masyarakat

Sejak Januari hingga September 2025, tercatat 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi. Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, selain itu juga dilaporkan di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat, serta di Bau Bau, Sulawesi Tenggara.

Selain keracunan, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga September, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari total Rp71 triliun. Padahal, klaim pelaksanaan program sudah mencakup 38 provinsi dengan penerima manfaat 22 juta anak.

Yahya mendesak pemerintah memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran MBG, membuka kanal pengaduan publik, serta memastikan akuntabilitas belanja. Hal ini dinilainya penting agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi.

Sebelumnya, BGN melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Khairul Hidayati menekankan peran penting Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mengelola isu keamanan pangan.

“Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis.

SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut mempengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini,” ujar Khairul.

Baca Juga: KSP: Program Makan Bergizi Gratis Harus Zero Tolerance Terhadap Insiden

Khairul menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amanat besar kepada BGN untuk menjalankan program prioritas nasional melalui MBG. Karena itu, SPPG berperan vital dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

“Setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi akan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi publik, termasuk beberapa insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat,” ucapnya.

(Sumber: Antara)