Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berfoto bersama pengusaha rokok dan Bupati Kudus Sam'ani Intakoris di kantor Perkumpulan Pekerja Rokok Kudus (PPRK) di Kudus, Jumat, 19 September 2025. (ANTARA)
Ntvnews.id, Kudus - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya melindungi pekerja sekaligus menjaga stabilitas dunia usaha dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) khusus sektor padat karya yang rawan terdampak gejolak ekonomi.
“Sektor padat karya menjadi yang paling rawan terdampak gejolak ekonomi, sehingga diperlukan langkah pencegahan sejak dini,” ujarnya saat beraudiensi dengan para pengusaha rokok dan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris di kantor Perkumpulan Pekerja Rokok Kudus (PPRK) di Kudus, Jumat, 19 September 2025.
Menurutnya, kehadiran Satgas PHK bermanfaat karena sebelum PHK dilakukan, pemerintah dapat melakukan penetrasi sehingga kasus serupa bisa dicegah di Jawa Tengah.
Baca Juga: Bahlil Imbau Shell Tidak PHK Karyawan
Satgas tersebut dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Ahmad Aziz. Selain itu, Polda Jawa Tengah juga telah membentuk Satgas Hubungan Industrial yang sebelumnya hanya ada di Polda Metro, dan kini diperluas ke seluruh Indonesia sesuai instruksi Kapolri.
Gubernur menekankan pentingnya komunikasi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam menghadapi dinamika usaha. “Kalau untung, ya rezeki pekerja dan pengusaha. Kalau rugi, segera laporkan ke pemerintah. Problem wirausaha menjadi tanggung jawab kita bersama, tetapi kesejahteraan merupakan milik masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov Jateng sudah menyiapkan roadmap antisipasi PHK bahkan sebelum pemerintah pusat merilis kebijakan serupa. Dengan demikian, pengusaha tidak perlu khawatir karena hubungan industrial tetap dijaga melalui wadah satgas tersebut.
Lebih lanjut, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komunikasi guna mencegah gejolak sosial.
“Permasalahan sering timbul karena tidak ada komunikasi antara pejabat, masyarakat, dan elemen lain. Kalau ada komunikasi, gejolak bisa dicegah,” jelasnya.
Baca Juga: Polda Jateng Tetapkan 118 Tersangka Demo Rusuh
Ia juga menegaskan nilai-nilai rukun dan tepo seliro atau kepekaan merupakan nyawa Jawa Tengah dalam menjaga keharmonisan sosial. Hal itu juga diingatkan kepada para bupati, wali kota, dan seluruh elemen masyarakat.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
